Rabu 26 May 2021 13:49 WIB

Moeldoko Heran Hanya Tes TWK di KPK yang Dipermasalahkan

Moeldoko menegaskan TWK tidak hanya diberlakukan untuk pegawai KPK.

Rep: Dessy Suciati Saputri / Red: Bayu Hermawan

Foto:

Moeldoko pun mengaku heran, mengapa hanya tes TWK di KPK saja yang dipermasalahkan. Padahal, kata dia, masih banyak pegawai lainnya di lembaga lain yang juga tak lolos tes TWK.

"Soal tidak lolos uji TWK, sebenarnya tidak hanya di KPK, tetapi juga di lembaga-lembaga lain pernah terjadi seperti itu kondisinya. Bahkan di BPIP juga ada ya. Begitu tes TWK, mereka ternyata tidak lolos. Kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang di KPK begitu diributkan gitu?," katanya.

Terkait mekanisme tes wawasan kebangsaan yang menjadi perdebatan, Moeldoko meminta agar penyusunan ke depannya dapat dilakukan lebih baik. KSP juga merekomendasikan agar melibatkan NU dan Muhammadiyah dalam proses penyusunan tes TWK ini.

Selain itu, ia juga meminta agar mempersiapkan upaya perbaikan terhadap para pegawai yang tak lolos tes TWK, yakni melalui pendidikan kedinasan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. "Persoalan wawasan kebangsaan itu bisa naik turun, karena memang ancamannya juga semakin keras. Untuk itu penguatan sungguh sangat diperlukan. Kenapa kita mesti bertele-tele mendiskusikan sesuatu yang baik untuk kepentingan masa depan Indonesia? Ini bangsa ini sungguh kadang-kadang kehilangan akal sehat," kata Moeldoko.

Seperti diketahui, dalam tes TWK yang diikuti 1.351 pegawai KPK, sebanyak 75 pegawai berintegritas dinyatakan tak lolos. Menindaklanjuti hal itu, KPK kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan KPK No 652/2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan.

Dalam surat itu disebutkan bahwa pegawai yang tidak lolos agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab mereka kepada atasan langsung. Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah meminta agar TWK tak serta merta dijadikan sebagai dasar untuk memberhentikan pegawai KPK yang dinyatakan tak memenuhi syarat.

Menurutnya, KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Jokowi mengatakan, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk memberantas korupsi yang lebih sistematis. Ia berpendapat, hasil TWK seharusnya menjadi masukan untuk langkah perbaikan KPK.