REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjualan vaksin Covid-19 secara ilegal yang dilakukan 2 dokter dan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumatera Utara, dikecam Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya perbuatan tersebut tak bisa dibenarkan.
Senator asal Jawa Timur menyesalkan tindakan oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi di saat pandemi. "Perbuatan dokter dan ASN di Sumatera Utara yang menjual vaksin Covid-19 secara ilegal, sangat mencederai rasa kemanusiaan. Apalagi dilakukan di saat kita melawan wabah agar bisa segera keluar dari pandemi," ujar LaNyalla, Sabtu (22/5).
Para pelaku diketahui memanfaatkan jatah vaksin untuk tenaga Lapas dan warga binaan untuk dijual ke pihak lain. Pelaksanaan vaksinasi ilegal dengan nilai suap sebesar Rp 238,7 juta itu, telah melanggar program vaksinasi pemerintah.
"Tindakan ini merusak alur pemberian vaksin. Dan vaksin yang dijual Rp 250 ribu per dosisnya tersebut telah diberikan kepada 1.085 orang secara ilegal," tutur LaNyalla.
Yang membuat LaNyalla tambah geram, tindakan ini dilakukan oleh oknum-oknum yang bekerja secara stabil ekonominya dan dibantu seorang perantara. "Dokter kan penghasilan cukup, ASN juga bukan salah satu profesi yang tidak terlalu terdampak pandemi secara ekonomi. Tapi saya betul-betul menyayangkan apa yang dilakukan pelaku karena mereka masih mencoba mencari keuntungan di saat pelaku UKM, orang-orang yang bekerja di sektor usaha, hiburan, dan lainnya mencoba bertahan hidup di tengah pandemi," papar LaNyalla.
Untuk itu, mantan Ketum PSSI ini meminta agar polisi mengungkap tuntas kasus yang telah menjadi perhatian publik itu. "Polisi bekerja sama dengan Satgas Covid-19 daerah harus ketat melakukan pengawasan. Karena dikhawatirkan dugaan korupsi ini terjadi di daerah lain. Kita harus sama-sama memastikan program vaksinasi berjalan dengan lancar," tuturnya.
Kepada masyarakat, LaNyalla meminta agar bersabar menunggu pemberian vaksin. Ia mengingatkan pemerintah telah berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh rakyat.
"Bahkan Presiden Joko Widodo terus berupaya mengamankan stok vaksin. Tapi karena jumlah warga negara kita kan banyak, jadi memang memerlukan waktu. Tapi percayalah, semua pasti akan mendapatkan jatah vaksin sesuai dengan waktunya. Pemerintah sudah memperhitungkan sebaik mungkin," katanya.
Ia juga meminta kepada seluruh senator untuk memantau secara ketat pelaksanaan vaksinasi di daerah binaannya masing-masing. Para anggota DPD RI diharapkan selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat di daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika