Komisi IX DPR RI, menurut Felly, secara aktif akan mengawal sejumlah kebijakan pemerintah dalam pengendalian Covid-19 di Tanah Air.
Felly berharap, sosialisasi terkait upaya pengendalian dan risiko penyebaran virus korona di tanah air terus ditingkatkan, agar pemahaman masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 bisa lebih baik.
Guru Besar FKUI, Tjandra Yoga Aditama berpendapat yang saat ini terjadi di India adalah tidak ketatnya penerapan protokol kesehatan, ada sejumlah event besar seperti pilkada, kegiatan pasar dan bioskop buka, dan prosentase vaksinasi serta jumlah testing yang dilakukan relatif rendah.
Ledakan kasus positif Covid-19 di India, jelas Tjandra, juga didorong adanya mutasi atau varian baru virus korona.
Sejumlah kondisi di India itu, jelas dia, nyaris serupa dengan yang ada di Indonesia saat ini. Untuk mencegah terjadinya potensi ledakan kasus di tanah air, Tjandra menyarankan, para pemangku kepentingan melaksanakan tracking ketat terhadap suspect Covid-19, menjalankan protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah infeksi virus.
Tidak kalah penting, tambah Tjandra, mendeteksi sesuatu kejadian yang tidak biasa, seperti orang yang terlihat sehat dan sudah divaksin, namun bergejala parah saat terpapar Covid-19.
Selain itu, jelasnya, upaya surveilans juga harus dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait sebaran virus korona di tanah air secara akurat.
Dan yang terpenting, tegasnya, disiplin memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun harus menjadi norma dalam keseharian. Selain itu, vaksinasi dan upaya testing, tracing dan treatments (3T) harus konsisten dilakukan.
Semua upaya tersebut, ujar Tjandra, harus diterapkan dengan benar karena unpredictabilitas Covid-19 hingga saat ini masih sangat cair. Karena itu, tegasnya, kita harus siap dengan segala kemungkinan.
Ahli Biostatistik dan Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Windhu Purnomo menilai pola kecenderungan grafik jumlah kasus positif yang flat di tanah air hingga hari ini merupakan alarm akan terjadi peningkatan kasus.
Windhu menyarankan, bila para pemangku kepentingan menilai kinerja Satgas Covid-19 di satu daerah seharusnya dinilai berdasarkan bagaimana mereka melakukan deteksi kasus dan positivity rate yang relatif rendah di daerah bersangkutan. Bukan berdasarkan jumlah kasus semata.
Di akhir diskusi, jurnalis senior, Saur Hutabarat mengungkapkan, ada persoalan besar yang dihadapi para pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan pengendalian Covid-19 jelang Lebaran.
Ternyata, tegas Saur, hasrat mudik masyarakat mengalahkan ketakutan akan kematian akibat terpapar virus korona. Perlu kajian dan evaluasi menyeluruh sejumlah kebijakan pengendalian Covid-19, tegasnya, agar efektivitas kebijakan tersebut sesuai harapan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
