REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi telah dikerdilkan dengan pertanyaan kebangsaan yang tidak relevan. Ia menduga KPK sedang diamputasi.
“Mulai dari pertanyaan islamnya, islam apa? Subuhnya pakek qunut atau tidak, bersedia lepas jilbab atau tidak ? memperlihatkan lembaga ini mulai diamputasi,” kata Almuzzammil, Sabtu (8/5).
Wawasan kebangsaan, menurutnya, seharusnya bertumpu pada nilai akademis dan integritas, akademis dimaksudkan untuk tetap on the track pada pemberantasan korupsi, integritas pada mentalitas petugas dalam bertindak.
Muzzammil menyoroti sejumlah persoalan yang berurutan muncul dalam beberapa pekan lalu. Mulai masalah pertanyaan di tes wawasan kebangsaan KPK, data Bansos, Peleburan BRIN, dan TKA masuk Indonesia saat pelarangan mudik. "Menandakan sedang ada masalah pada kepemimpinan bangsa ini,” kata Almuzzammil.
Persoalan data bansos yang ganda, menurut Muzzammil, bukanlah hanya sekedar bagian dari human error. Penegak hukum wajib mendalaminya, sebab angka 21 juta data ganda itu sistemik dan rawan diselewengkan. Pengusutan adalah kunci agar kasus ini terang benderang
Terkait peleburan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan menyatukan LIPI, BPPT, dan BATAN ke dalam BRIN melanggar UU, sebab ada beberapa LPNK yang dibentuk secara khusus oleh UU seperti Batan dan Lapan.
Dalam hala larangan mudik, Muzzammil menyebut ada double standard. Warga Asing bebas terbang adalah kebijakan yang sangat keliru. Kalau mudik membawa potensi bahaya penyebaran covid maka pendatang luar negeri lebih bahaya lagi bisa membawa varian covid baru ke dalam negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
