REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, hingga saat ini, pihaknya masih terus melakukan finalisasi dokumen lelang electronic road pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar. Syafrin mengungkapkan, proses lelang tender pengadaan ERP akan kembali dilakukan.
"Iya, tender ulang. Saat ini kami sedang memfinalisasi dokumen, yang nantinya akan dilaksanakan sebagai bahan untuk proses tender," kata Syafrin kepada wartawan, Kamis (29/4).
Menurut Syafrin, nantinya semua pihak yang telah memenuhi kualifikasi dipersilakan mendaftar untuk mengikuti proses lelang. Termasuk PT Bali Towerindo Sentra yang sebelumnya sempat menjadi vendor ERP.
"Tentu semua akan sertakan begitu mereka mau mendaftar dipersilakan," jelas Syafrin.
Adapun, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendorong Pemprov DKI untuk dapat segera menerapkan electronic road pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar di Ibu Kota. Sebab, menurut Pras, sistem ini mampu mengurangi kemacetan dan mengubah kebiasaan masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum.
Di samping itu, Pras menyebut, kebijakan ganjil genap bagi kendaraan bermotor pun dinilai masih perlu diterapkan sembari menyusun sistem ERP.
"Sementara ini ganjil genap masih perlu, tapi ERP itu harus. Kalau negara maju kita juga harus punya program yang maju ke depan," kata Prasetio saat dihubungi, Ahad (25/4).
Pras menjelaskan, jika ERP diterapkan pada jalanan dalam kota, maka akan memberikan dampak bagi masyarakat yang mengendarai kendaraan pribadi lantaran harus membayar untuk melintas. Hal ini, kata dia, tentu akan mendorong masyarakat agar beralih menggunakan transportasi umum, seperti Transjakarat, MRT, maupun LRT.
"Kalau ERP, mau masuk ke tengah kota, silakan saja masuk. Yang penting bayar, lama-lama orang kan sadar diri, (kemudian) naiklah transportasi umum yang baik," jelas dia.
Selain itu, Pras menambahkan, penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elekronik saat ini pun dinilai sudah cukup bagus. Sebab, kamera yang digunakan telah mampu mendeteksi pelanggaran lalu lintas yang ada. Salah satunya adalah penggunaan sabuk pengaman atau seat belt.
Pras menilai, penerapan ETLE ini pun harus dibarengi dengan sistem ERP. "Kan sudah bagus nih, itu harus ada ERP nya lagi. Sudah enggak bisa nolak, enggak ada alasan ERP enggak ada. Harus ada ERP. Tapi kalau enggak mulai dari sekarang, mulai kapan," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika