PDIP DKI Kritik Anies Ingin Ubah Nama Kota Tua Jadi Batavia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mempertanyakan gagasan Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan yang mengusulkan penggantian nama kawasan Kota Tua kembali menjadi Batavia.

Menurut Gilbert, program penggantian nama itu tidak urgen dilakukan. "Tidak ada yang mendesak," kata Gilbert saat dihubungi di Jakarta, Kamis (29/4).

Gilbert menilai, masyarakat memilih seorang gubernur untuk bekerja melakukan hal yang strategis terhadap pembangunan suatu daerah. Sayangnya, ia melihat Anies belum melaksanakan tugas itu. Dia menyebut, perlu dasar atau alasan yang jelas untuk melakukan perubahan nama suatu wilayah.

"Dia sibuk dengan hal remeh-temeh. Saya tidak melihat ada yang mengagumkan pembangunan Kota Tua sebagai dasar mengubah namanya. Tentu mengubah itu ada dasarnya seorang pejabat incumbent," ujar politikus PDIP DKI tersebut.

Gubernur Anies meminta tim dari perusahaan patungan atau joint venture (JV) pengelola kawasan Kota Tua dan Sunda Kelapa untuk mengkaji kecocokan nama Batavia. Nantinya, Batavia bakal menggantikan nama kawasan yang selama ini disebut sebagai Kota Tua.

"Silakan nanti tim JV melakukan studi dan memutuskan," kata Anies di Taman Fatahillah, Kota Tua, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, Rabu (29/4).

Kegiatan tersebut juga dihadiri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, dan Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo. Adapun JV terdiri PT Jakarta Tourisindo (Jakarta Experience Board), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ). Mereka meneken kerja sama untuk merevitalisasi kawasan bersejarah di Ibu Kota agar sanggup menarik minat wisatawan domestik.

Anies mengatakan, ide mengganti nama muncul, karena tergelitik dengan tulisan Batavia di depan podium acara penandatanganan perjanjian pokok tentang pembentukan JV pengelola kawasan Kota Tua dan Sunda Kelapa di Taman Fatahillah.

Dia pun mengusulkan sekaligus kepada tim JV untuk melibatkan pakar sejarah dan ahli lainnya, sebelum memutuskan perubahan nama itu. "Kita undang para ahli untuk memikirkan," ujar eks menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) tersebut.

Kota Tua dikenal di sejumlah wilayah, salah satunya seperti di Medan, Sumatra Utara yang menyebut kawasan sekitar rumah tokoh Tjong A Fie sebagai Kota Tua Medan. Di Bandung, Jawa Barat juga ada Kota Tua Braga, namun lebih sering disebut Braga saja. Pun di Kota Semarang, Jawa Tengah juga ada kawasan Kota Tua. Hal itu mengakibatkan daya tarik Kota Tua di Jakarta kurang terjual maksimal.

Menurut Anies, transformasi kawasan Kota Tua dan Sunda Kelapa sudah pernah dicanangkan sejak era Gubernur Ali Sadikin. Namun, upaya tersebut baru benar-benar terlaksana saat ini dengan cara baru. "Cara baru tersebut adalah kolaboratif, masif, dan terstruktur. Kolaboratif adalah melibatkan banyak pihak, pusat, daerah, swasta, UKM, dan pakar," kata Anies.

Dia menjelaskan, cara masif adalah dengan model pengelolaan bukan sejumlah bangunan saja. Melainkan seluruh kawasan seluas 240 hektare dari Sunda Kelapa hingga Kota Tua. Kemudian, terstruktur adalah melalui pembentukan JV yang diberi banyak fleksibilitas dan otoritas untuk mengelola kawasan wisata tersebut.

Menteri Erick Thohir menuturkan, kehadiran JV diarahkan untuk membangun pasar turis lokal atau domestik di tengah momentum pemulihan ekonomi nasional. Dia mengatakan, pemerintah ingin fokus pada pembangunan turis lokal, yang berdasarkan tren menyumbang di kisaran 78 persen secara nasional.

"Sudah saatnya kita membangun destinasi turis lokal, kita tidak boleh hanya berfokus pada turis internasional," kata Erick.

Menteri Sandiaga Uno mengatakan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, kontribusi turis lokal terhadap perekonomian negara mencapai hampir lima persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Berarti, kontribusi wisatawan nusantara terhadap pertumbuhan ekonomi sekitar Rp 1.400 sampai Rp 1.500 triliun.

"Sementara itu, kontribusi wisatawan mancanegara hanya Rp 275 triliun sampai Rp 300 triliun," kata Sandiaga. n antara ed: erik purnama putra

Ikuti Whatsapp Channel Republika