REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Jaringan Damai Papua atau JDP menerbitkan sejumlah seruan menyusul eskalasi kekerasan di Kabupaten Puncak, Papua. Salah satu seruannya, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memanggil Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan evaluasi (review) atas segenap Operasi Keamanan di Tanah Papua.

Juru bicara JDP Yan Cristian Warinussy mengatakan evaluasi ini khususnya di wilayah Pegunungan Tengah, termasuk Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Nduga. Titik tekan evaluasi, yakni pemulihan situasi kemanusiaan dari warga sipil pada umumnya serta para pengungsi Nduga. 

"JDP senantiasa teguh dan konsisten mendorong agar Presiden Joko Widodo bersama negara dalam konteks aparat keamanan TNI dan Polri memberi ruang bagi terlayaninya rakyat sipil dan para pengungsi di daerah konflik bersenjata di kawasan Pegunungan Tengah Papua,” dalam siaran persnya, Ahad (25/4) malam.

JDP berpendapat selama dua pekan terakhir hingga hari ini, eskalasi kekerasan berbentuk tindakan penembakan oleh kelompok yang dijuluki KKB oleh aparat keamanan belum juga dapat diurai dan ditemukan siapa sesungguhnya pelaku dari rentetan peristiwa penembakan yang terus berulang. Padahal, kekerasan itu menyasar warga sipil hingga prajurit TNI di wilayah Beoga dan Ilaga, Kabupaten Puncak. 

Dia mengatakan, peristiwa meninggalnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya menambah daftar para korban yang diduga tewas akibat ulah kelompok yang disebut sebagai KKB di sekitar wilayah Kabupaten Puncak, Papua. Dia merunut tindakan kriminal bersenjata di wilayah itu telah menimbulkan korban, di antaranya Octovianus Rayo (41) dan Yonatan Rande (20), diduga ditembak mati oleh KKB berturut-turut pada tanggal 8 dan 9 April 2021.

Disusul, penembakan terhadap tukang ojek bernama Udin (41) di Kampung Erogama, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua 14/4, serta penembakan terhadap pelajar bernama Ali Mom (16) di Kampung Wuloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. 

Selain evaluasi, seruan JDP lainnya, yakni TNI mendahulukan atau dipastikannya proses evakuasi jenazah almarhum Brigjen Danny dapat berlangsung dalam suasana aman dan terkendali hingga selesai dengan baik. "Kedua, kami mendesak agar Panglima TNI dan Kapolri dapat memastikan untuk menata kembali segenap rencana operasi militer di Tanah Papua pada umumnya dan khususnya di wilayah Kabupaten Puncak dengan menempatkan keselamatan dan keamanan warga masyarakat sipil di atas segalanya," ujarnya pula.

Selanjutnya, JDP juga memberi saran konkret kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) untuk bersedia memberi ruang dan kesempatan bagi aparatur kemanusiaan menjalankan tugasnya melayani rakyat sipil dan para pengungsi. Saat ini, ada situasi krisis ekonomi, serta keterbatasan pelayanan kesehatan dan gizi di wilayah-wilayah konflik seperti Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak.

"Kami senantiasa mendorong dan memberi saran humanis bagi negara yang diwakili TNI dan Polri serta TPN PB yang seringkali dijuluki KKB untuk lebih mengedepankan cara-cara damai melalui dialog untuk menjembatani perbedaan pandangan dan pemahaman yang berbuntut terjadinya konflik bersenjata yang selama lebih dari 50 tahun telah senantiasa melahirkan banyak korban jiwa dan harta benda," ujar Warinussy.

Pada kesempatan itu, JDP menyatakan turut berbelasungkawa atas gugurnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, Ahad (25/4) sekitar pukul 15.30 WIT. Danny meninggal dunia saat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.

"Sesuai informasi yang kami terima dari relawan JDP di Papua, almarhum diduga telah wafat seketika akibat tembakan yang dikabarkan berasal dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)," kata dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika