REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut tuntutan jaksa KPK terhadap dua penyuap eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara mencederai hati masyarakat. Dalam sidang lanjutan kasus suap pengadaan bantuan sosial Covid-19 wilayah Jabodetabek, Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar M dituntut hukuman 4 tahun penjara.
"Tuntutan yang dijatuhkan kepada Ardian dan Sidabukke jelas sangat rendah dan menciderai hati masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah Jabodebatek yang bansosnya dijadikan bancakan oleh komplotan Juliari," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Selasa (20/4).
Kurnia menilai rendahnya tuntutan jaksa kepada dua penyuap Juliari lantaran adanya masalah mendasar yakni ketentuan di UU Tipikor. UU Tipikor, kata Kurnia, mengatur hanya memungkinkan pemberi suap dijatuhi pidana maksimal lima tahun penjara (Pasal 5). Padahal, lanjutnya, dalam keadaan tertentu, seperti Harry Sidabukke dan Ardian Iskandar M, mereka sangat layak dijatuhi hukuman maksimal atau setidaknya di atas 10 tahun penjara.
"Namun, di luar problematika regulasi, semestinya tuntutan penuntut umum dapat menjangkau pidana penjara maksimal pada Pasal 5 yakni lima tahun penjara. Selain itu, pengenaan denda juga tidak maksimal. Harusnya, dua pelaku suap itu dikenakan tuntutan denda sebesar Rp 250 juta, bukan cuma Rp 100 juta," ucap Kurnia.
Sebelumnya, JPU KPK menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi untuk menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan terhadap Harry Van Sidabukke. Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude dan Direktur Utama PT. Tigapilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja.
Harry dinilai terbukti menyuap menyuap Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sejumlah Rp 1,28 miliar. Sementara Ardian terbukti menyuap Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sejumlah Rp 1,95 miliar.
Dalam perkara ini, Harry Van Sidabukke yang berprofesi sebagai konsultan hukum didakwa menyuap Juliari Batubara, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso sebesar Rp 1,28 miliar karena membantu penunjukan PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude (MHS) sebagai penyedia bansos sembako Covid-19 sebanyak 1.519.256 paket. Atas perbuatannya ia dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Sementara Ardian didakwa menyuap Eks Menteri Sosial Juliari Batubara, Pejabat PPK Kemensos Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso senilai Rp 1,95 miliar karena menunjuk Ardian melalui PT Tigapilar Agro Utama sebagai penyedia bansos sembako tahap 9, 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115 ribu paket. Atas perbuatannya, Ardian dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika