Selasa 20 Apr 2021 13:26 WIB

DPR Belum Terima Informasi Reshuffle Kabinet

DPR belum terima, tapi nama-namanya pasti sudah dikantongi Presiden Jokowi.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Andi Nur Aminah
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, pihaknya hingga kini belum menerima informasi terkait perombakan atau reshuffle kabinet pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Termasuk nama-nama yang akan masuk atau keluar dalam Kabinet Indonesia Maju.

"Belum, saya belum terima. Sampai siang ini belum ada," ujar Azis di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/4).

Baca Juga

Menurutnya, Jokowi sudah mengantongi nama-nama yang akan mengisi posisi dalam Kabinet Indonesia Maju, termasuk menteri untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang sudah dilebur dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Kementerian Investasi.

"Tentu, Bapak Presiden sudah ada, sudah ada bahan, sudah ada literatur, masukan-masukan yang diterima. Kita sebagai lembaga legislatif menghormati apa pun keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden," ujar Azis.

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin mengungkap alasan Presiden Joko Widodo belum mengumumkan reshuffle kabinet. Sebelumnya, Ngabalin sempat mengutarakan reshuffle dilakukan pekan lalu.

Wacana reshuffle menguat pascarencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta dibentuknya Kementerian Investasi. Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4).

Ngabalin menyebut, keputusan reshuffle perlu diambil secara cermat dan bijak. Pengumuman reshuffle pun akhirnya meleset dari prediksi Ngabalin.

"Sekarang ini dilakukan adalah penataan kembali kelembagaan dan penjadwalkan Bapak Presiden. Kan mesti ada SK baru dan pelantikan dua menteri itu Menteri Investasi dan Mendikbudristek," kata Ngabalin kepada Republika.co.id.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement