Tenaga Ahli Menteri Kesehatan (Kemenkes), Andani Eka Putra, mengatakan, Kemenkes belum menerima hasil uji pra klinis vaksin tersebut. "Bagaimana efektivitas, jeleknya, kita belum bisa nilai. Karena saya belum dapat uji pra klinisnya," ujar Andani dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (17/4).
Dari hasil uji pra klinis tersebut, barulah para peneliti dapat masuk ke uji klinis tahap I, II, dan seterusnya. Di samping itu, standar mutu vaksin Nusantara haruslah menjadi hal yang perlu dijaga ketat.
"Harus ada standar good manufacturing practice, processing bahannya rutin tiap hari, tiap orang diproses sendiri. Artinya standar mutunya harus betul- betul dijaga sangat ketat," ujar Andani.
Vaksin Nusantara sendiri, sebut Andani, sudah digagas oleh Terawan saat masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Pemerintah diklaim sudah mengetahui adanya gagasan vaksin tersebut. "Ini (vaksin Nusantara) sama dengan vaksin Merah Putih, digagas hampir sama polanya dengan tujuan untuk menghasilkan vaksin nasional," ujar Andani.
Andani hanya endengar, sebagian besar bahan vaksin Nusantara adalah impor. "95 persen media bahannya impor, tapi ada bahan dasar utama yang seharusnya tidak boleh impor. Contohnya rekombinan protein," ujar Andani.
Ia menjelaskan, bahan baku utama vaksin Nusantara yang berbasis sel dendritik adalah protein rekombinen dan tidak boleh impor. Sebab, bahan baku utama tersebut dapat dibuat sendiri di Indonesia. "Targetnya itu harus bikin sendiri sebetulnya, tapi saya dengar informasinya itu masih barang impor," ujar Andini.
Berbeda dengan vaksin Merah Putih yang dikembangkan oleh Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman dan sejumlah universitas di Indonesia. Di mana protein rekombinannya dibuat sendiri di Tanah Air.
"Rekombinan poteinnya dibikin sendiri, tapi bahan lain tidak. Ini yang harus kita lihat dari konteks keamanannya, konteks tahapan prosesnya, dan konteks kemandirinyannya," ujar Andini.
Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubairi Djoerban, meminta pihak BPOM dan pihak vaksin Nusantara duduk bersama. "Saya sih berharap akan ada komunikasi konkret antara BPOM dan pihak vaksin Nusantara, agar persoalan ini tak berlarut," kata Zubairi dalam akun Twitternya yang dikutip Republika pada Sabtu (17/4).
Cicitan dokter yang akrab disapa Prof Beri itu setelah ada anggota dewan yang menuding BPOM mempolitisasi vaksin Nusantara. Zubairi sendiri menegaskan tak ada dendam pribadi dengan Terawan. Namun ia menyatakan akan mengkritik pedas vaksin yang diduga mengabaikan kaidah ilmiah.
"Saya rasa, keraguan publik masuk akal. Apalagi BPOM menunjukkan poin per poin kenapa Vaksin Nusantara belum boleh lanjut," ujar Zubairi.
Zubairi meminta politisi setop ikut campur dalam urusan vaksin. Ia berharap penelitian vaksin Covid-19 dapat dilakukan profesional tanpa tekanan.
"Berhenti sejenak untuk memperbaiki uji klinis satu merupakan hal yang baik. Jangan tergesa, jangan dipolitisasi, dasarkan semua pada fakta ilmiah," Zubairi.
Di sisi lain, Zubairi menekankan vaksin Covid-19 memang amat dibutuhkan oleh publik. Hanya saja, kebutuhan akan vaksin tak lantas mengabaikan kaidah ilmiah.
"Tak benar itu mengabaikan kaidah-kaidah ilmiah dalam pengembangan vaksinnya. Hal itu yang ditegaskan juga oleh Presiden Jokowi kan. Dia bilang, pengembangan vaksin harus memenuhi kaidah ilmiah," tegas Zubairi.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan saat ini kompetisi mendapatkan vaksin Covid-19 semakin keras di tingkat global. "Memang sekarang di seluruh dunia rebutan vaksin itu semakin keras. Alhamdulillah Indonesia itu sumber vaksinnya ada empat," kata Budi di Galeri Nasional, Jakarta, sebagaimana disiarkan langsung oleh Sekretariat Presiden, Senin.
Empat sumber pengadaan vaksin bagi Indonesia itu adalah produsen dari China, Inggris, Amerika Serikat dan Jerman-Amerika Serikat. Dengan demikian, jika ada salah satu pasokan terganggu, Indonesia dapat mengandalkan sumber pasokan lainnya.
Namun, Indonesia tetap membutuhkan vaksin Covid-19 produksi dalam negeri. Tujuannya agar kebutuhan vaksin bisa diamankan dari produksi negeri sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
