REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Achmad Riad, menyatakan, program Vaksin Nusantara bukan program TNI. Namun, TNI akan selalu mendukung berbagai bentuk inovasi dalam negeri untuk penanggulangan Covid-19.
"Terkait Vaksin Nusantara, perlu saya sampaikan sebagai berikut, program Vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI," ujar Riad dalam konferensi pers yang digelar di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/4).
Meski begitu, Riad mengatakan, pihak TNI akan selalu mendukung berbagai bentuk inovasi dalam negeri untuk penanggulangan Covid-19 sebagaimana sikap pemerintah. Inovasi dalam negeri tersebut termasuk dalam pembuatan vaksin dan obat-obatan.
"Dengan catatan, telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga harus ada tiga kriteria penting yang harus dipenuhi, yaitu keamanan, efikasi, dan kelayakannya," kata dia.
Riad mengatakan, sejak awal pandemi Covid-19 melanda, TNI telah berkomitmen untuk mendukung penanganannya dengan mengerahkan semua kemampuan yang ada. Baik itu dari segi personel, alutsista, dan peralatan lainnya.
"Dengan berbagai hal tersebut personel TNI masih dilibatkan, salah satunya di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, kemudian juga dilibatkan sebagai vaksinator, tracer, termasuk juga pemanfaaatan RS TNI di seluruh wilayah Indonesia," kata dia.
Sebelumnya, Kepala BPOM, Penny K Lukita, menegaskan, pihaknya tidak akan memberi izin untuk kelanjutan uji klinis fase kedua vaksin Nusantara. BPOM menemukan, sejumlah pelanggaran dalam uji klinis pertama metode vaksinasi tersebut.
Salah satu yang mendasar, menurut Penny, pihak pengembang belum menyerahkan laporan uji praklinik metode tersebut. "Praklinik ini penting untuk perlindungan dari subjek manusia. Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan ketika uji coba," ujar Penny dalam konferensi pers di kantor Bio Farma, Jumat (16/4).
Penny mengatakan, praklinik dalam uji vaksin harus memperlihatkan keamanan vaksin terkait. Dari skala laboratorium pun harus dipastikan vaksin ini diuji coba dengan baik.
“Ada koreksi dalam uji klinik, makanya ada praklinik. Kalau tidak diikuti secara prosesnya, ini tidak akan mendapatkan vaksin yang bermutu dan berkualitas," katanya.
Dengan demikian, kata dia, untuk uji klinis vaksin Nusantara saat ini tidak bisa dilanjutkan ke tahap kedua. Karena, harus ada perbaikan di sejumlah aspek ini ketika penelitian ingin melanjutkan fase tersebut.
Di sisi lain, kata dia, BPOM sudah menyiapkan panduan untuk para peneliti yang ingin melakukan riset dalam pembuatan vaksin. Mereka harus bisa mengikuti syarat yang ditentukan termasuk fasiiltas dan kapasitas pengembangan vaksin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika