Janji RSPAD Kembangkan Vaksin Nusantara Sesuai Aturan

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ronggo Astungkoro, Nawir Arsyad Akbar, Rizky Suryarandika, Antara

Direktur Pelayanan Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto, Brigjen TNI Nyoto Widyo Astoro, memastikan penelitian vaksin Nusantara yang menggunakan sel denditrik akan mengikuti kaidah ilmiah. "Ini adalah suatu penelitian sel denditrik di RSPAD gitu ya. Dan penelitian ini nanti harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah," kata dia, di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/4).

Baca Juga

Ia menjadi salah satu nara sumber pada jumpa pers tentang vaksin Nusantara yang dipimpin Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Ahmad Riat. Ia menjelaskan, sel denditrik sebetulnya sudah digunakan untuk pengobatan kanker, namun saat ini dikembangkan untuk penanganan Covid-19.

"Memang ini dicoba barangkali untuk membuat vaksin yang dari dendritik terutama ditujukan untuk vaksin, diharapkan untuk vaksin Covid-19," jelasnya. Oleh karena itu, penelitian Vaksin Nusantara akan dilakukan secara baik sehingga bisa sesuai kaidah ilmiah yang berlaku.

"Diterima secara ilmiah kemudian memang harus disetujui oleh beberapa pemangku untuk melegalkan denditrik tersebut untuk pembuatan vaksin dalam hal ini," ujarnya. Mengenai gejala ikutan sebagai akibat pemberian vaksin, di antaranya rasa sakit, demam dan lainnya, kata dia, hal itu merupakan hal biasa.

"Itu kan gejala-gejala yang bisa diatasi. Artinya itu adalah efek samping ya, tapi bisa diatasi barangkali kalau yang gejala-gejala normal, yang muncul-muncul itu bidang pokok penelitian pasti itu lah yang akan dicatat gejala efek samping," kata dia.

Efek samping dalam uji coba penelitian itu, kata dia, akan dicatat dan dilaporkan kepada BPOM. TNI tidak akan menutup-nutupi semua gejala yang muncul selama proses penelitian.

"Semua gejala-gejala tidak ada yang ditutupi atau tidak dilaporkan. Jadi semua gejala akan dilaporkan. Dan nanti tentu saja yang nanti akan menilai adalah BPOM, apakah gejala ini bisa layak dan sebagainya dalam vaksin ya, tapi itu hal yang biasa," katanya.

Vaksin lainnya, kata dia, juga kerap memicu gejala efek samping. "Karena vaksin-vaksin yang lain pun ada pegal-pegal badannya, kadang-kadang sakit di tempat suntikan, jadi lemas dan sebagainya, itu semua gejala-gejala tersebut juga barang kali juga muncul pada vaksin-vaksin yang lain," ucapnya.

Nyoto memastikan vaksin Nusantara dalam prosesnya nanti harus disetujui secara keilmuwan. Terutama oleh pemangku kepentingan terkait untuk melegalkan penelitian tersebut.

Dalam konferensi pers yang sama, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Achmad Riad, menyatakan, program vaksin Nusantara bukan program TNI. Namun, TNI akan selalu mendukung berbagai bentuk inovasi dalam negeri untuk penanggulangan Covid-19.

"Terkait vaksin Nusantara, perlu saya sampaikan sebagai berikut, program vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI," ujar Riad.

Meski begitu, Riad mengatakan, pihak TNI akan selalu mendukung berbagai bentuk inovasi dalam negeri untuk penanggulangan Covid-19 sebagaimana sikap pemerintah. Inovasi dalam negeri tersebut termasuk dalam pembuatan vaksin dan obat-obatan.

"Dengan catatan, telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga harus ada tiga kriteria penting yang harus dipenuhi, yaitu keamanan, efikasi, dan kelayakannya," kata dia.

Riad mengatakan, sejak awal pandemi Covid-19 melanda, TNI telah berkomitmen untuk mendukung penanganannya dengan mengerahkan semua kemampuan yang ada. Baik itu dari segi personel, alutsista, dan peralatan lainnya. "Dengan berbagai hal tersebut personel TNI masih dilibatkan, salah satunya di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, kemudian juga dilibatkan sebagai vaksinator, tracer, termasuk juga pemanfaaatan RS TNI di seluruh wilayah Indonesia," kata dia.

Saat ini vaksin Nusantara masih dalam proses uji klinis. Sejumlah anggota DPR, tokoh publik dan toko politik sudah diambil darahnya untuk diolah dan disuntikkan kembali. Mereka adalah para relawan vaksin Nusantara.

Polemik muncul ketika Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K Lukito, menegaskan, tidak akan memberi izin untuk kelanjutan uji klinis fase kedua vaksin Nusantara. Pasalnya, pada uji klinis vaksin pertama pun banyak kejanggalan yang terjadi. BPOM juga menilai uji praklinis vaksin Nusantara mengandung kejanggalan.