REPUBLIKA.CO.ID, Belasan anggota Komisi VI Dewan Perkawilan Rakyat (DPR) mengunjungi Gudang Bulog Modern (GBM) Cikande di Kabupaten Serang, Provinsi Banten pada 25 Januari 2021. Anggota dewan yang membidangi industri, investasi, hingga perdagangan tersebut melihat stok beras yang dimiliki Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Kanwil DKI Jakarta dan Banten.
Usai melihat kecukupan stok beras di gudang, dewan pun mendukung kinerja Bulog dalam menjamin ketersediaan pangan di masyarakat. Wakil Ketua Komisi VI DPR, I Gde Sumarjaya Linggih menyarankan, pemerintah perlu memberikan bantuan anggaran secara proporsional kepada Bulog. Tujuannya agar Bulog bisa menjalankan perannya sebagai jaring pengaman pangan secara maksimal.
"Kita melihat secara langsung, tidak ada kendala dalam ketersediaan pangan, masih mencukupi. Kita tahu bahwa semua negara saat ini berusaha mempertahankan ketahanan pangannya. Kami melihat kenyataannya gudang Bulog masih penuh dengan ketersediaan beras," ucap politikus Partai Golkar itu di sela peninjauan ke GBM Cikande di Kabupaten Serang, dikutip dari video resmi DPR.
Gde menjelaskan, salah satu dilema yang dihadapi Bulog adalah masih menggunakan dana komersial dari bank. Sehingga Bulog memiliki beban pembayaran bunga pinjaman untuk menjaga harga pangan dan sewa gudang. Padahal, peran yang dijalankan Bulog adalah menjadi stok pangan negara atau jaring pengaman pangan nasional.
Meski begitu, ia mengapresiasi kinerja keuangan Bulog secara keseluruhan semakin membaik. Salah satunya terkait aspek utang yang sebelumnya di kisaran Rp 30 triliun, kini tinggal Rp 13 triliun. Hal itu berarti utang Bulog bisa berkurang 60 persen.
Gde mendorong pemerintah untuk memberi kemudian bagi Bulog dalam bentuk bantuan pinjaman ringan. Dengan begitu, Bulog dapat tetap bertahan dan bisa menciptakan ketahanan pangan dalam jangka panjang.
"Ke depan kita akan perbaiki. Kita berusaha untuk memberikan kemudahan bagi Bulog, sehingga benar-benar menjadi penugasannya ada, tetapi begitu juga bantuan dari pemerintah bisa berimbang," kata Gde.
Tidak ketinggalan, Gde mengapresiasi peran Bulog menjaga ketersediaan pangan selama pandemi Covid-19. Alhasil, berkat kinerja Bulog maka tidak ada gejolak tentang ketersediaan maupun kenaikan pangan di masyarakat. Kondisi itu jelas merupakan sebuah prestasi bagi Bulog, yang jauh dari sorotan media.
Khusus untuk gudang Bulog Cikande, kata dia, terbukti bisa menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan masyarakat Banten dan sekitarnya. Dia berharap Bulog meningkatkan kinerja agar ketahanan pangan nasional pada masa sulit seperti sekarang bisa teratasi. "Kami ingin memastikan ketersediaan pangan pada masa Covid-19. (Di) salah satu gudang Bulog."
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Sulaeman Hamzah mendorong Bulog terus menyerap gabah atau beras petani saat panen raya. Gabah yang dibeli dari petani, sambung dia, juga harus sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Hal tersebut penting dilakukan agar para petani tidak mengalami kerugian pada masa panen raya.
Hanya saja, Sulaeman mengakui, yang menjadi dilema adalah peran Bulog ditugaskan membeli hasil panen petani, namun anggaran yang diberikan pemerintah belum mencukupi. Hal itu karena Bulog dikenakan bunga komersial sekitar sembilan persen skema pinjaman dari bank. Padahal, Bulog memiliki tugas mulia untuk menjaga ketahanan pangan dan menyerap hasil panen milik petani.
"Bulog sebagai penyangga ketahanan pangan nasional harus mendapatkan dukungan anggaran yang memadai untuk menyukseskan program kerjanya dalam menyerap gabah petani dengan harga yang menarik," ujar politikus Partai Nasdem itu kala meninjau gudang Bulog di Bondansari, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, belum lama ini.
Kepala Peneliti Center for Indonesian Policy Studies, Felippa Amanta menuturkan, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 menugaskan Bulog dalam mengelola rantai distribusi beras. Menurut dia, Bulog menyerap dari petani maupun mitra untuk dikumpulkan di gudang, kemudian didistribusikan melalui beras subsidi di e-warung dan ke target konsumen.
Menurut Felippa, bisa juga penyerapan dilakukan di satuan kerja Bulog melalui e-commerce maupun Rumah Pangan Kita. Sayangnya, kondisi itu memunculkan tantangan unik bagi Bulog, karena sebagai badan usaha milik negara (BUMN) memiliki wewenang dan mandat tertentu.
"Misalnya, bisa memberi beras untuk cadangan beras pemerintah (CHP) di harga pasar yang fleksibel, namun harus tetap dijual di harga eceran tertinggi (HET)," ucap Felippa dalam webinar bertema 'Meninjau Rantai Pasok Beras di Indonesia dan Peran Bulog' di Jakarta, belum lama ini.
Dia menyebut, untuk menutup perbedaan harga, Bulog dalam posisi menjalankan program pemerintah. Meski begitu, Bulog tetap memiliki kewajiban menjaga stok beras minimum di gudang, yang itu tentu memerlukan biaya. Kondisi itu jelas memberatkan Bulog, meski tetap menjalankan amanah menjaga agar harga pangan tetap terkendali.
"Bulog harus menggalang dana untuk mengelola stok tersebut dengan mengambil pinjaman dari bank dengan tingkat bunga komersial, yang menciptakan ketidakstabilan finansial," kata Felippa.
Bulog tak hanya mengambil beras dari petani, dia melanjutkan, tetapi juga bisa impor dengan menunggu hasil rapat koordinasi yang diputuskan di tingkat menteri. Di sisi lain, mengacu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 27 Tahun 2017, ditetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras sebesar Rp 9.500 per kilogram.
"Ditugaskan dengan pekerjaan yang rumit, Perum Bulog harus mengelola stok beras nasional untuk menghindari kelangkaan beras. Ancaman apapun terhadap kelangkaan beras akan berujung pada kemarahan masyarakat terhadap Perum Bulog. Stok beras di gudang Perum Bulog didapatkan dari pengadaan domestik dan juga impor," kata Felippa dalam materi yang dipaparkannya.
Menurut Felippa, perusahaan logistik milik negara tersebut adalah pemain kunci dalam rantai pasok beras Indonesia. Bulog wajib mengelola ketahanan pangan dengan terlibat dalam saluran distribusi dan memastikan kebutuhan dasar beras masyarakat bisa dipenuhi dan dijaga. Namun, kata dia, Bulog menghadapi tantangan serius.
Tidak seperti perusahaan swasta, sambung dia, Bulog harus membeli beras dengan semua tingkat kualitas dan menyimpan stok penyangga sebagai cadangan nasional di gudangnya. "Sudah terbukti bahwa pengaturan yang ada saat ini secara finansial tidak berkelanjutan untuk Perum Bulog. Pada akhirnya, beban ada di pembayar pajak yang perlu menutup biaya distribusi beras," ucapnya.
Felippa menambahkan, ketika harga beras di Indonesia jauh di atas harga pasar dunia, solusi jangka pendek dibutuhkan untuk membuat beras lebih terjangkau bagi konsumen. Caranya dengan melonggarkan impor beras dan menghapus monopoli yang dilakukan Bulog, sekaligus mendorong pihak swasta.
"Beras impor lebih murah karena dijual secara global dengan harga yang lebih rendah dan di Indonesia prosesnya melewati fase distribusi yang lebih singkat. Beras impor adalah beras yang diolah, produk siap dimasak yang tidak membutuhkan pemotongan padi, tengkulak atau penggiling padi," kata Felippa.
Utamakan petani
Direktur Utama Bulog, Budi Waseso mengatakan, Perum Bulog sebagai badan pangan nasional ikut menjaga ketersediaan dan keberlangsungan pangan di negeri ini. Menurut dia, Bulog terus menunjukkan keberpihakan kepada petani dengan menolak rencana impor 500 ribu ton yang digagas Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan, yang menjadi polemik di masyarakat.
Hal itu dilakukan karena ketersediaan beras bisa dicukupi dari dalam negeri pada masa panen raya. Meski begitu, bukan berarti Bulog antiimpor. Kebijakan impor diambil jika memang ketersediaan beras di dalam negeri sudah tidak mencukupi.
"Kita diberi penugasan impor, kita tak lakukan. Bulog menyerap hasil dalam negeri. Kita sudah menyerap, prediksi kami sampai tiga bulan ke depan, 500 ribu ton. Kita impor (buat) buffer stock," kata Buwas, panggilan akrabnya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR yang disiarkan secara daring pada 16 Maret 2021.
Menurut dia, Bulog menghindari opsi impor lantaran ketersediaan beras eks impor pada 2018, masih ada. Hal itu terjadi akibat pemerintah pada 2019 memutuskan untuk menghapus program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra). Konsekuensinya stok beras Bulog di gudang banyak yang belum bisa terjual.
"Proses perjalanan awal 2019, tak ada Bansos Rastra, kita punya (ketersediaan) 3,1 juta ton. Kehilangan pasar satu tahun 2,6 juta ton terhenti, bermasalah sampai sekarang, beras eks impor tersisa penghapusan (Bansos Rastra), kondisinya sudah tiga tahun sehingga mutunya turun," ucap Buwas.
Sebagai solusinya, menurut Buwas, Bulog pernah berdiskusi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk memanfaatkan beras impor pada 2018 yang tak terserap pasar. Hasil rapat diputuskan beras yang kualitasnya sudah menurun itu diolah menjadi tepung, karena masih layak konsumsi. Sayangnya, hingga kini, hal itu belum juga dieksekusi.
Padahal, dengan kondisi beras eks impor tertahan di gudang sangat memberatkan Bulog. Hal itu lantaran Bulog mengimpor beras menggunakan dana komersial pinjaman dari bank. Selain harus membayar bunga, Bulog juga mengeluarkan biaya perawatan yang terbilang mahal untuk menjaga kualitas beras di gudang terjaga.
"Di satu sisi mutunya turun. Sisa eks impor sudah kita lempar supaya ada penanganan agar dibuat tepung atau gimana? Ini akan ditangani Kemendag dan Kemenperin, ini belum bisa dilaksanakan, menjadi beban Bulog," kata mantan kepala Bareskrim Polri itu.
Menurut dia, dengan kondisi sekarang stok beras secara nasional sangat mencukupi. Sehingga jika ditambah impor maka tidak menyelesaikan masalah dan menambah beban Bulog. Sementara pada sata bersamaan terjadi panen raya yang dilakukan petani. "Terjadi benturan ada produksi dalam negeri, dan impor baru diumumkan saja harga di petani drop," ucap Buwas.
Karena itu, Buwas menyebut, Bulog berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pangan nasional dengan tetap tidak merugikan petani. Malahan, Bulog ingin membantu petani dengan menyerap hasil panen agar mereka untung dan cadangan beras pemerintah (CBP) bisa meningkat.
Sehingga Bulog mengabaikan perintah impor beras lantaran cadangan di gudang masih tersedia. Dengan begitu, jika impor dilakukan maka sangat merugikan petani dan Bulog sekaligus.
"Kalau cadangan beras pemerintah ditentukan harga dan kualitasnya, dan berasnya medium, bukan premium, harga 8.300, banyak berasnya kita serap, sampai Mei kita serap 500 ribu ton, kita punya beras CBP punya cadangan 885 ton, sudah 1,3 jutaan," kata Buwas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika