REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para staf ahli dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait terus mendorong peningkatkan efektivitas dan efisiensi proses birokrasi. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Muhammad Imanuddin mengatakan, sebenarnya sudah ada cetak biru pengetahuan dan inovasi untuk meningkatkan tata kelola dan manajemen aparatur sipil negara (ASN).
Hal ini ia bahas bersama jajaran bidang Administrasi Negara KemenPAN-RB, Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, Kementerian PPN/Bappenas, Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) dalam webinar yang diselenggarakan oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) dan Katadata, Jumat (16/4).
"Cetak biru ini merupakan upaya Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan mitra ekosistem pengetahuan untuk mengembangkan strategi dan rekomendasi guna mengatasi tantangan pembangunan yang lebih besar dalam beberapa dekade mendatang melalui pengetahuan dan inovasi," kata dia.
'Peran Penting Wadah Pemikir Pemerintah untuk Bangkit dari Pandemi' menjadi tema utama pada webinar ini. Diskusi daring ini juga melibatkan lembaga riset kebijakan untuk mengidentifikasi strategi yang memungkinkan kolaborasi dan berbagi pengetahuan antar pejabat fungsional.
"Knowledge-to-policy tidak hanya penting untuk pemulihan pandemi Covid-19, tetapi juga sejalan dengan 'Visi Indonesia Maju'," ujar dia.
Mempercepat pembuatan kebijakan berbasis bukti sangat penting selama pandemi. Oleh karena itu, jabatan fungsional harus diperkuat dan dikonsolidasikan. Terutama, pada bagian penelitian dan pengembangan kementerian/lembaga yang berperan dalam merumuskan kebijakan strategis kelembagaannya.
"Pada 2019, Presiden Joko Widodo memberikan mandat untuk penyederhanaan birokrasi, yang mana jabatan struktural akan disederhanakan menjadi dua level dan dialihkan ke jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi," kata dia.
Penyederhanaan birokrasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile), dan profesional guna mendukung kinerja pemerintah.
Peran negara dalam memperkuat ekosistem pengetahuan dan inovasi di Indonesia sangat penting dalam mewujudkan Visi 2045. Imanuddin mengatakan, dibutuhkan kapasitas negara untuk menggerakkan semua elemen. Kapasitas negara tercermin dari kemampuan institusi dan ASN dalam mereformasi mesin birokrasi. Untuk itu, ia mendorong ASN dapat berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekosistem pengetahuan. Ia juga menyoroti pentingnya penataan kelembagaan yang efektif dalam birokrasi untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia yang berwawasan pengetahuan.
“Konsolidasi jabatan fungsional ASN sebagai wadah pemikir dan kerjasamanya dengan jabatan struktural, serta kerjasama dengan elemen non-pemerintah diperlukan. Salah satu upaya implementasi yang dilakukan adalah tranformasi proses bisnis pemerintah yang menuju digitalisasi. KemenPANRB terus mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas asn di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk seluruh aspek ekosistem pengetahuan dan inovasi (produsen, pengguna, pemampu, perantara)," kata Immanudin.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Aparatur Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Prahesti Pandanwangi mengatakan, penguatan ekosistem pengetahuan dan inovasi ini tidak lepas dengan peran Bappenas sebagai clearing house. Fungsinya, untuk memastikan kebijakan yang berbasis bukti dan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
“Clearing house di sini mengacu kepada RPJMN sebagai penuangan visi misi Presiden untuk melihat konsistensi rencana strategi dari kementerian yang tertuang pada RPJMN. Bappenas bekerja sama dengan KL lain untuk melakukan sinergi agar perencanaan serta penganggaran dapat berjalan dengan baik”, kata Prahesti.
Sekretaris Kementerian Ristek/Sekretaris Utama BRIN,Mego Pinandito menyatakan, penting untuk memastikan bahwa regulasi turunan dari Undang-Undang Sistem Nasional Iptek diterapkan dengan baik. Regulasi ini mengatur aspek pemajuan Iptek, penyelenggaraannya melalui keharmonisan riset, inovasi, dan hasil, serta pendayagunaan sumber daya Iptek.
Dalam hal ini, kata dia, konsolidasi jabatan fungsional dalam riset dan inovasi, kolaborasi dengan diaspora dan jejaringnya dapat mengoptimalkan peran ASN untuk menciptakan sinergi antar lembaga litbang serta kemitraan bisnis dan industri dalam ekosistem inovasi.
“Prinsip untuk melakukan sinergi adalah dengan mempunyai pemahaman yang sama di awal antar ASN serta membangun kepercayaan, menjaga transparansi serta prinsip saling menguntungkan. Dari segi penentuan arah, dimulai dari Rencana Induk Riset Nasional," kata Mego.
Di bidang kelembagaan, tata negara dan sumber daya manusia ASN, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Usaha KemenPAN-RB Rini Widyantini mengemukakan pendapatnya. Menurut dia, untuk memperkuat ekosistem ilmu pengetahuan dan inovasi diperlukan dukungan kebijakan peningkatan jumlah ASN serta kualitasnya yang sejalan dengan agenda penyederhanaan birokrasi sesuai amanat presiden.
“Diperlukan tranformasi yang akan dilakukan meliputi tiga aspek yaitu transformasi struktur, transformasi di bidang sumber daya manusia dan yang paling penting adalah transformasi di dalam tata kelola pemerintahan. Ketiga aspek ini penting dan saling berkaitan. Bukan hanya mengenai pengurangan “layer” tetapi bagaimana tata kelola tersebut bisa berjalan sehingga kecepatan pengambilan keputusan dapat dilakukan," kata Rini.
Kepala Pusat Pengembangan Analis Kebijakan LAN RI, Elly Fatimah memaparkan kerangka kerja untuk mengoptimalkan peran jabatan fungsional analis kebijakan dan lainnya guna mewujudkan ekosistem pengetahuan dan inovasi pada pemerintah.
“Analis kebijakan (AK) bekerja sebagai information intermediary, knowledge translator, knowledge broker dan innovation broker di mana dibutuhkan kerjasama dengan banyak pihak untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang berguna bagi pembuat kebijakan dan sesuai kepentingan publik”, kata Elly.
Dalam lima tahun terakhir, KSI telah bekerja sama dengan KemenPANRB dan LAN baik secara teknis maupun strategis untuk mengoptimalkan fungsi peran analis kebijakan dan mengadvokasi rekomendasi kebijakan yang sejalan dengan upaya peningkatan kualitas kebijakan publik.
Dalam jangka panjang, penguatan peran ASN akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara serta menjadikan ekosistem ilmu pengetahuan dan inovasi bekerja lebih baik. Kebutuhan untuk menjawab tantangan era digital dan pemulihan dari pandemi berpotensi dijawab dengan penyederhanaan birokrasi, melakukan konsolidasi internal pemerintahan, dan kolaborasi eksternal dengan lembaga nonpemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika