Jumat 16 Apr 2021 00:25 WIB

Kades Diminta Segera Salurkan BLT Dana Desa di Bulan Ramadan

Sekitar 45 persen desa di Indonesia sudah menerima pencairan dana desa.

Rep: Amri Amrullah / Red: Agus Yulianto
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar meminta kepala desa untuk segera mencairkan BLT dana desa.
Foto: istimewa
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar meminta kepala desa untuk segera mencairkan BLT dana desa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta, desa yang telah menerima pencairan dana desa untuk segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Kepala Desa juga diminta tidak menunda pencairan BLT dana desa agar ekonomi di desa segera berputar dan pulih di saat pandemi Covid-19.

Abdul Halim menekankan, percepatan penyaluran BLT Desa penting dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di Bulan Ramadan. Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, per tanggal 12 April, sebanyak Rp 11,361 triliun dari total Rp 72 triliun dana desa tahun 2021 telah cair dan masuk ke rekening desa.

“Saya sangat berharap, tolong kepada kepala desa, perangkat desa, yang dana desanya sudah ada, plotting BLT Desa yang sudah disiapkan, segera salurkan. Supaya bisa dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan warga desa di Bulan Ramadan ini,” ujarnya di Jakarta, Kamis (15/4).

Terkait hal tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus melakukan upaya percepatan penyaluran, agar dana desa dapat segera dimanfaatkan oleh desa. “Dari Rp 72 Triliun dana desa tahun ini, yang sudah cair masuk ke desa sebanyak Rp 11,361 Triliun yang tersalur ke 34.053 desa dari 74.961 desa. Jadi sekitar 45 persen desa di Indonesia sudah menerima pencairan dana desa,” ungkapnya.

Gus Menteri mengatakan, aturan larangan mudik akan berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi warga desa di hari raya. Mengatasi hal tersebut, Kemendes PDTT berupaya mengoptimalkan dana desa untuk BLT dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Walaupun diakui dia, di samping itu adanya berbagai program jaring pengaman sosial lainnya tetap berjalan. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sembako, dan sebagainya.

“Alhamdulillah, berkat kebijakan Presiden, dana yang ada di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja) ini digelontorkan sedemikian rupa ke desa. Ada PKH, bantuan pangan non tunai, ada sembako. Nah terkait program dana desa ada BLT dan padat karya tunai desa,” ujarnya.

Menurut Gus Menteri, BLT dan PKTD menjadi salah satu andalan Kemendes PDTT untuk dapat meningkatkan daya beli masyarakat di desa. Meski ia mengakui, dua program tersebut belum dapat menggantikan totalitas perputaran uang desa di masa mudik lebaran sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

“Meskipun belum bisa menggantikan totalitas perputaran duit pada saat musim mudik lebaran di waktu sebelum pandemi Covid-19 dengan kondisi sekarang. Pasti jauh. Tapi dengan adanya penopang jaring pengaman sosial ini, pasti suasana desa akan sedikit tertolong,” ujarnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement