REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berpeluang besar untuk menjabat menteri investasi, memimpin Kementerian Investasi yang akan dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kebijakan ini sejalan dengen peleburan Kementerian Riset dan Teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menilai, berpeluangnya Bahlil untuk dilantik sebagai menteri investasi bukan tanpa alasan. Menurutnya, Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja Bahlil dalam memimpin BKPM dan mendatangkan investasi hingga ratusan triliun rupiah.
"Kinerja seperti ini saya kira dilantik kembali. Meskipun kita tidak boleh mendahului Allah," kata Ngabalin, Selasa (13/4).
Terkait pembentukan Kementerian Investasi, Ngabalin punya pandangannya sendiri. Menurutnya, pemerintah memang dalam atmosfer yang kental dengan percepatan investasi. Salah satu jurus untuk menarik investasi pun sudah dilakukan, yakni pengesahan UU Cipta Kerja.
"Kenapa harus ada Kementerian Investasi? Kalau saja nanti pemerintah memperlambat izin yang dikeluarkan maka punya konsekuensi langsung kepada pertumbuhan ekonomi. Maka perlu dipercepat engan UU dan turunannya," kata Ngabalin.
Selain membentuk Kementerian Investasi, Presiden Jokowi juga akan menggabungkan Kemenristek dan Kemendikbud. Langkah ini sesuai dengan keputusan pemerintah memisahkan Badan Riset dan Inovasi Nasional dari Kemenristek menjadi sebuah lembaga otonom.
Ikuti Whatsapp Channel Republika