Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menilai, kebijakan melebur fungsi Kemenristek ke dalam Kemendikbud merupakan langkah mundur. Pemerintah dinilai tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa penggabungan kedua kementerian tersebut tidak efektif.
"Kita pernah berpengalaman dengan penggabungan fungsi pendidikan tinggi dengan riset dan teknologi dalam bentuk Kemenristek-Dikti. Ternyata dalam pelaksanaannya tidak berjalan efektif," ujar Mulyanto, Jumat (9/4).
Keputusan tersebut dinilai tidak akan efektif. Penggabungan atau peleburan lembaga dinilainya membutuhkan waktu sekira satu hingga dua tahun yang untuk koordinasi dan adaptasi.
"Maka, praktis kementerian baru ini tidak akan efektif bekerja pada sisa usia pemerintahan sekarang ini," ujar Mulyanto.
Dengan digabungkannya Kemendikbud-Ristek, perumusan kebijakan dan koordinasi ristek akan semakin tenggelam oleh persoalan pendidikan. Belum lagi terkait kerumitan koordinasi kelembagaan keduanya nanti.
"Beda halnya kalau Kemenristek ini digabung dengan Kemenperin. Ini dapat menguatkan orientasi kebijakan inovasi yang semakin ke hilir dalam rangka industrialisasi 4.0," ujar Mulyanto.
Pengamat dan praktisi pendidikan Indra Charismiadji melihat penggabungan antara Kemendikbud dengan Kemenristek membingungkan. Mengingat kementerian yang dipimpin oleh Nadiem Makarim mengalami permasalahan selama pandemi Covid-19.
"Jujur, saya bingung desainnya mau seperti apa dan tidak ada penjelasan," ujar Indra.
Adapun, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai reshuffle tinggal menunggu waktu. Penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek menjadi tandanya.
"Jika digabungkan dua kementerian tersebut, artinya reshuffle hanya tinggal menunggu waktu," kata Ujang kepada Republika.co.id, Senin (12/4).
Imbas penggabungan dua kementerian tersebut, Ujang menilai posisi Mendikbud Nadiem Makarim berpotensi di-reshuffle. Menurutnya, Nadiem dianggap tak cocok jadi Mendikbud karena banyak kebijakannya yang salah dan kontroversial.
"Cari saja profesional yang bagus untuk urus Kemendikbud. Banyak dari kalangan Muhammadiyah yang ahli atau dari kalangan profesional yang tahu tentang pendidikan Indonesia," ujarnya menjelaskan.
Kendati demikian, meskipun Nadiem dianggap tak cocok memimpin Kemendikbud, Ujang melihat Nadiem masih akan tetap dipertahankan. Sementara itu, dia juga memprediksi Menristek/Kepala BRIN Bambang Brojonegoro juga akan digeser dari jabatan Menristek menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru.
"Kan dulu dia yang buat perencanaan awal Ibu Kota Baru ketika dia jadi menteri Bappenas," ungkapnya.
Selain itu, Ujang juga melihat keberadaan Kementerian Investasi tidak terlalu urgen mengingat saat ini sudah ada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ia menduga dibentuknya Kementerian Investasi hanya untuk mengakomodasi pihak-pihak yang belum punya jabatan.
"Belum tahu siapa pihak yang akan diplot menjadi menteri investasi. Bisa Bahlil dari kepala BKPM dinaikkan jadi menteri investasi. Atau bisa juga figur lain. Semua ada di tangan Jokowi," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
