Kubu KLB Deli Serdang yang diwakili penggagasnya Hencky Luntungan melihat ada kejanggalan dari pendaftaran HAKI yang dilakukan pada malam hari. Menurutnya hal itu tidaklah lazim.
"Setelah saya checking, dan saya lihat data-datanya pada saat disampaikan dalam pendaftaran, itu sungguh tidak laziman itu terlihat, mendaftar saja malam hari, mengajukan dalam kesendirian atas nama pribadi," kata Hencky dalam diskusi daring, Ahad (11/4).
Menurutnya langkah yang dilakukan SBY bukanlah hal yang wajar. Sebab menurutnya Partai Demokrat merupakan partai yang terbuka. Ia menambahkan, apalagi SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat.
"Kayak merampok aja mendaftar diam-diam malam-malam," ungkapnya.
Dia mempertanyakan sikap SBY yang terkesan sembunyi-sembunyi. Dia mendesak kubu AHY untuk berani terbuka terkait hal itu. "Kenapa harus sembunyi-sembunyi jadi petak umpet gitu?" ucapnya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan upaya mematenkan Partai Demokrat tersebut bisa menjadi amunisi tambahan kubu KLB. "Yang jelas informasi baru ini adalah tambahan amunisi dari kubu KLB untuk mempreteli, menelanjangi, betapa kubu AHY saat ini begitu banyak dosa dalam tanda kutip," kata Adi.
Adi menyebut sebelumnya kubu KLB menyerang kubu AHY dengan sejumlah isu, antara lain isu politik dinasti, dan menyeret nama Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam kasus korupsi Hambalang. Kini kubu AHY kembali digoyang dengan isu pendaftaran HAKI Partai Demokrat atas nama pribadi.
"Jadi ini adalah peluru-peluru untuk mendapatkan legitimasi bahwa KLB itu bukan kubu satu satu karena dipecat, tapi ingin menyelamatkan partai politik, itu opini yang ingin dibangun," ujarnya.
Kendati demikian dia mempertanyakan apakah serangan demi serangan yang dilontarkan kubu KLB tersebut akan berpengaruh secara signifikan, terutama untuk mendapatkan legalitas secara formal kubu KLB sebagai partai demokrat yang diakui oleh negara. Adi melihat di satu sisi peluru politik yang dilayangkan kubu KLB tujuannya hanya untuk mendowngrade kubu AHY secara umum. Namun di saat yang bersamaan downgrade ini tidak ada kaitannya dengan upaya untuk mendapatkan legalitas.
"Soal HAKI ini murni persoalan hukum untuk menunjukkan betapa banyak dosa, banyak luka, banyak borok lah di kubunya AHY," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
