Dalam hal ini, diperlukan juga sinergitas dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama mengatasi pandemi Covid-19. Sri Mulyani menyebut sektor kesehatan serta peran Kemenkes dan Pemda menjadi pertaruhan dalam penanganan Covid-19, juga dalam mereformasi dan memperkuat sektor kesehatan.

“Kolaborasi antara Kemenkes dengan Pemda menjadi suatu keharusan, dari mulai pencegahan hingga ke penanganan, itu semuanya membutuhkan kolaborasi yang tidak terputus antara Kemenkes dan badan lain, serta Pemda yang membawahi rumah sakit hingga Puskesmas, juga BPJS Kesehatan,” ucapnya.

Maka itu, Sri Mulyani menegaskan Covid-19 merupakan suatu tantangan yang tidak memiliki timeline, sehingga masyarakat dan pemerintah harus betul-betul menjaga baik dari sisi kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pemerintah telah menyiapkan sebesar Rp 54 triliun dalam APBN 2021 untuk pelaksanaan program vaksinasi dari total anggaran penanganan Covid-19 tahun ini sebesar Rp 172 triliun yang sudah termasuk testing, tracing, dan treatment.

"Itu suatu tugas luar biasa karena APBN sebagai instrumen fiskal. Tahun ini defisit kita di 5,7 persen dan kita berharap akan mulai pulih berbagai kegiatan sosial serta ekonomi," katanya.

Ke depan diharapkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dapat mulai pulih pada kuartal dua 2021 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan meskipun telah divaksinasi, sehingga tidak menimbulkan lonjakan kasus Covid-19.

"Ini yang diharapkan pada kuartal dua sesudah kuartal satu sempat melakukan pembatasan berskala mikro dengan peningkatan kasus pada Januari dan Februari," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika