REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menurut Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, keputusan pelarangan mudik tidak mudah diambil. Namun, keputusan ini diambil pemerintah demi mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19. 

Pemerintah telah mengeluarkan keputusan pelarangan mudik lebaran tahun 2021 bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, dan pegawai swasta yang berlaku mulai 6-17 Mei 2021. Larangan karena lonjakan kasus Covid-19 yang kerap terjadi akibat beberapa kali momentum libur panjang selama tahun 2020, termasuk libur Natal dan Tahun Baru. 

Wiku mengatakan, kenaikan angka kasus Covid-19 akan berdampak langsung terhadap keterisian tempat tidur rumah sakit. "Yang paling kita takutkan tentunya adalah naiknya angka kematian," ujar Wiku saat konferensi pers, Selasa (30/3).

Wiku mengatakan, Indonesia telah berhasil menurunkan penambahan kasus baru Covid-19 selama beberapa bulan terakhir. Karena itu, Satgas Covid-19 berharap larangan mudik lebaran dapat mencegah transmisi virus Covid-19 akibat tingginya mobilitas masyarakat.

"Keputusan untuk mengeluarkan kebijakan larangan mudik, bukanlah keputusan yang mudah. Terlebih mengingat, ini adalah momentum kedua lebaran, yang kita lewati di tengah masa pandemi," kata Wiku. 

Baca juga : Semakin Banyak Diplomat AS di Myanmar yang Ditarik Pulang

Kendati demikian, keputusan tegas ini harus diambil pemerintah setelah melalui pertimbangan risiko untuk dampak jangka panjang dan dilakukan demi kebaikan bersama. Masyarakat pun diharapkan mematuhi keputusan ini agar Indonesia segera terbebas dari pandemi Covid-19. 

"Kelak masyarakat bisa kembali berkumpul bersama keluarga di perayaan-perayaan besar berikutnya," pesan Wiku.

Ikuti Whatsapp Channel Republika