Upaya mengoptimalkan Kertajati merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis Rebana yang berada di antara Cirebon, Patimban, dan Kertajati. Di dalam kawasan ini akan dibangun 13 kota industri, termasuk Aerocity yang terintegrasi dengan Bandara Internasional Kertajati dan kota maritim yang terintegrasi dengan Pelabuhan Patimban.
"Kami sudah menghitung kalau semua lancar maka mesin regional metropolitan Rebana ini akan menyumbangkan satu persen pada pertumbuhan Indonesia di 10 tahun ke depan," kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Senin (29/3).
Presiden Jokowi pun, menurut Emil, sudah setuju dengan konsep yang segera direalisasikan ini. Presiden disebutkan segera meneken Peraturan Presiden (Perpres) Percepatan Pembangunan Jawa Barat sebagai dasar hukum intervensi pembangunan infrastruktur oleh pemerintah.
Perhitungan satu persen ke pertumbuhan nasional tersebut namun baru bisa terealisasi apabila seluruh 13 kota industri yang dirancang di kawasan Rebana bisa sepenuhnya terbangun pada satu dekade mendatang.
Sementara terkait rencana pemindahan PT pemindahan PT Dirgantara Indonesia (DI) dan Pindad juga merupakan instruksi langsung dari Presiden Jokowi. Jika terealisasi nanti, maka pabrik dan pusat operasi PT DI dan Pindad di Bandung bisa ditransformasikan menjadi model bisnis lain yang relevan dengan kondisi geografis dan pasar yang ada.
"Yaitu mungkin pariwisata. Kira-kira begitu," kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.
Bandara Kertajati atau BIJB Kertajati memang belum beroperasi secara optimal dari sejak pertama kali dibuka. Sejumlah fasilitas pendukung yang masih minim menjadi alasan masyarakat enggan memilih terbang dari atau ke Kertajati.
Di sekitar Kertajati fasilitas pendukung seperti berdekatan dengan sebuah rumah sakit, hotel, pertokoan besar atau mal tidak ada. Asrama haji yang paling dekat adalah di Kabupaten Indramayu, asrama tersebut juga hingga kini belum rampung. Pembangunannya ditargetkan kelar akhir tahun 2021.
Sebenarnya, dari sisi potensi BIJB Kertajati sangat strategis. Karena, Jabar adalah provinsi yang mengirim jumlah jamaah haji terbesar setiap tahunnya. Demikian juga dengan jumlah jamaah umroh dari 27 kabupaten/kota.
Pada April 2019, Jusuf Kalla yang ketika itu menjabat Wakil Presiden mengkritisi perencanaan pembangunan Kertajati yang tidak terlalu bagus. JK pun menyoroti penelitian terkait letak Bandara Kertajati yang kurang strategis untuk daerah-daerah seperti Bandung.
Menurut JK, lokasi bandara yang terlalu jauh menyebabkan Bandara Kertajati tidak terlalu diminati oleh masyarakat. Ia mengatakan lokasinya tidak pas dan tanggung bagi calon penumpang pesawat yang berasal dari Bandung dan Jakarta.
"Jadi kalau mau ke Bandung, lewat Kertajati musti naik mobil lagi sampai 100 kilometer. Jadi lebih baik langsung saja ke Bandung. Jadi agak ya, boleh dibilang perencanaannya tidak terlalu bagus," ujar kata JK merespons pengoperasian Bandara Kertajati yang hingga saat ini masih sepi penumpang di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (9/4/2019).
JK mengungkap pembangunan Bandara Kertajati memang inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat itu. Hal tersebut lantaran bandara eksisting yakni Bandara Husein Sastranegara sudah melebihi kapasitas dan tidak dapat diperpanjang.
Selain itu, pembangunan Bandara Kertajati juga diharapkan menjadi bandara internasional yang ada di Jawa Barat. Namun, perencanaan yang kurang matang membuat keberadaan Bandara Kertajati kurang diminati.
Karena itu, JK mengkritisi Pemerintah Pusat yang saat itu terlalu cepat dalam menyetujui perencanaan pembangunan Bandara Kertajati. "Bukan salah, tetapi lain kali jangan kita membuat lagi karena hanya ingin ada airport, karena letaknya tanggung, sekiranya hanya berada 20-30 km dari Bandung masih oke tapi ini kan hampir 100 kilometer," ujarnya.
Menurut JK, pemerintah juga tidak bisa memaksakan perusahaan maskapai penerbangan untuk masuk ke Bandara Kertajati. Hal ini karena minimnya penumpang akan membuat perusahaan maskapai rugi jika tetap membuka rute penerbangan.
"Siapa mau bayar kerugiannya, kecuali di sekitar Kertajati itu Indramayu, Subang, atau apa lagi sekitarnya, berkembang baru bisa. Sebenarnya sih bisa jadi sabar-sabar saja," ujar JK.
Namun, JK menilai opsi mengalihkan fungsi Bandara Kertajati juga sulit. Kecuali, kata JK, dialihfungsikan menjadi bandara militer. "Bisa saja bandara militer, bisa saja Halim dipindahkan ke situ, cuma saja, bandara militer tidak butuh terminal, nah terminalnya mahal," kata JK.
Pembangunan Bandara Kertajati sudah digagas sejak awal tahun 2000. Pembangunannya namun baru dimulai di Januari 2016. Pembangunan bandara ini memakan biaya hingga Rp 2,6 triliun. Dananya tak sepenuhnya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena pemerintah menggunakan skema kemitraan dengan swasta.
Sempat ditargetkan selesai akhir 2017 namun berbagai kendala menghampiri pembangunan proyek ini. Proyek pembangunan bandara baru selesai di tahun 2018. Presiden Jokowi pun akhirnya meresmikan BJIB Kertajati pada 24 Mei 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
