'Larangan Mudik untuk Kebaikan Kita Semua'

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Muhyiddin, Febrianto Adi Saputro, Flori Sidebang, Silvy Dian Setiawan, Dadang Kurnia

Pemerintah telah memutuskan meniadakan libur panjang untuk perjalanan mudik Idul Fitri 1442 Hijriyah/2021 Masehi. Kebijakan tersebut diambil pemerintah dengan memotong cuti bersama demi mencegah mobilitas masyarakat dan menekan penyebaran kasus Covid-19.

Baca Juga

Kebijakan pemerintah tersebut disambut baik oleh Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Abbas. Ia mengatakan, larangan mudik tersebut untuk kebaikan bersama.

Ketua PP Muhammadiyah ini menjelaskan, larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun ini dapat dipahami, karena masalah pandemi Covid-19 di negeri ini masih tinggi tingkat penyebarannya. Menurut dia, hal itu bisa dilihat masih tingginya masyarakat yang positif terkena Covid-19 dan yang meninggal dunia karenanya. Karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk kebaikan masyarakat sendiri.

“Larangan mudik dari pemerintah adalah untuk kebaikan kita semua,” ujar Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Jum’at (26/3).

Dalam rangka melindungi rakyat dari ancaman dan bahaya dari Covid-19, menurut dia, pemerintah saat ini juga telah melakukan berbagai langkah, seperti menggalakkan program vaksinasi. “Saat ini pemerintah sedang berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyukseskan vaksinasi agar kita sebagai bangsa dapat menekan penularan virus ini serendah mungkin kalau memang kita dan masyarakat dunia belum bisa menyetop dan menghentikannya,” ucapnya.

Anwar menambahkan, untuk menghadapi dan mengatasi Covid-19 ini juga perlu kesadaran bersama dari seluruh masyarakat. Menurut dia, pemerintah bersama masayrakat harus serius untuk mengatasi virus yang sudah berusia satu tahun ini.

“Ini tentu jelas sangat-sangat diharapkan karena kalau kita tidak bisa mengatasi masalah Covid 19 ini, maka dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya tentu akan semakin buruk, sehingga akan benar-benar merugikan dan menyulitkan, tidak hanya pemerintah tapi kita semua warga masyarakat,” kata Anwar.

Ketua Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), Robikin Embhas, juga mengajak untuk mendukung kebijakan pemerintah yang telah memutuskan meniadakan libur panjang untuk perjalanan mudik Idul Fitri. Ia memahami alasan diterbitkannya kebijakan tersebut.

“Saya memahami kebijakan peniadaan mudik lebaran ini didasarkan pertimbangan substansial. Untuk itu perlu diapresiasi dan didukung bersama. Toh di era teknologi informasi saat ini hampir semua orang menggunakan ponsel pintar,” ujar Robikin.

Bagi masyarakat yang tidak bisa mudik, menurut dia, sekarang sudah bisa memperkuat silaturahim dengan keluarga dengan cara panggilan video. “kita bisa memperkuat silaturahim dengan sanak keluarga dan handai taulan kapan pun dan di mana pun. Tidak hanya pada momentum Idul Fitri, namun setiap waktu,” ucapnya.

“Demikian juga dalam konteks syiarnya. Jika gerakan Lebaran di medsos digelorakan, maka akan ada efek syiar yang cukup kuat. Sesuatu yang layak dilakukan di era disrupsi,” imbuhnya.

Menurut dia, angka Covid-19 di Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Menurut dia, imunisasi juga masih sedang berjalan dan itupun masih jauh dari total target nasional.

“Untuk itu, kebijakan pemerintah melakukan peniadaan mudik lebaran tahun 2021 merupakan langkah tepat. Perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan warga negara merupakan mandat konstitusi yang tidak bisa ditawar,” kata Robikin.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyambut baik kebijakan pemerintah melarang mudik. Politikus Gerindra itu berharap masyarakat patuh terhadap kebijakan tersebut.

"Kami minta kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan juga mematuhi imbauan pemerintah untuk soal libur-libur hari besar maupun mudik Lebaran," kata Dasco.

Menurutnya, kebijakan larangan untuk bepergian di hari libur dinilai efektif dalam menekan angka penularan Covid-19. "Kita sama-sama menjaga supaya lonjakan Covid tidak tinggi dan tidak naik bahkan cenderung harus turun," ucap dia.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkades Laka Lena, juga mengapresiasi larangan mudik. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka memastikan bahwa pengendalian covid-19 tetap bisa dilakukan dengan disiplin.

"Berarti ini adalah tahun kedua kita tidak bisa melakukan mudik Lebaran dan tentu dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19 hal ini menjadi bagian dari pengorbanan umat Islam dan juga bagi seluruh rakyat Indonesia juga untuk kita tetap menjaga tren positif pandemi ini tetap bisa berjalan dengan baik terutama juga pada saat liburan panjang yang biasa terjadi saat idul fitri atau lebaran," kata Melki.

Ia berharap seluruh pihak, mulai dari pemerintah, hingga para tokoh agama mensosialisasikan kebijakan tersebut agar diketahui publik sejak awal. Ia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan media digital dalam bersilaturahmi.