Jabar Pilih Investor Asal Jerman Bangun TPPAS Nambo

Sementara menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Prima Mayaningtias, pembangunan TPPAS Lulut Nambo ini dilakukan sejak 2017 dengan mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Saat itu, lelangnya dimenangkan konsorsium Panghegar Energy Indonesia yang membentuk perusahaan khusus (special purpose company) bersama PT Jasa Sarana, yaitu PT Jabar Bersih Lestari (JBL).

Namun, menurut Prima, dalam perjalanannya PT JBL gagal memenuhi target operasional (commercial operation date) pada Juni 2020 akibat terkendala biaya. "Tapi kami terus berkomitmen untuk membantu permasalahan pengelolaan sampah di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok serta Kota Tangerang Selatan. Makanya terus membangun TPPAS Regional Lulut Nambo," katanya.

Dengan dilanjutkannya pembangunan tersebut, kata dia, kini PT JBL melanjutkan pembangunan TPPAS Regional Lulut Nambo dengan mengubah struktur kepemilikan sehingga PT Jasa Sarana menjadi pemegang saham pengendali (mayoritas).

Setelah menjadi pemegang saham mayoritas, kata dia, BUMD tersebut mencari mitra strategis untuk berkerjasama dalam melanjutkan pembangunan dan pengelolaan proyek strategis itu.

"Dipilihlah mitra asal negara Jerman yaitu Euwelle Environmental Technology (EET). Dengan total investasi USD 133,3 juta," katanya.

Menurutnya, pemilihan EET berdasarkan sejumlah penilaian, salah satunya terkait teknologi yang digunakan. Perusahaan Jerman itu dianggap sudah menerapkan Maximum Yield Technology (MYT) di beberapa negara Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand.

Teknologi MYT ini, kata dia, dianggap tepat karena sesuai dengan rencana pengolahan sampah menjadi RDF (refuse derived fuel) yakni bahan bakar alternatif pengganti batu bara yang sesuai dengan kontrak jual beli yang telah dilakukan bersama PT. Indocement.

"Jadi perusahaan Jerman ini sudah berpengalaman. Selain itu pemilihan mitra ini juga melalui proses bisnis (corporate action) yang transparan dan melibatkan seluruh stakeholder di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta melibatkan tenaga ahli teknis maupun manajemen," katanya.