Khusus untuk vaksin, imbuh Lukmanul, penentuan kehalalannya memang lebih kompleks ketimbang produk pangan. Ia menjelaskan, vaksin menggunakan vero cell atau sel diploid yang digunakan sebagai inang virus. Hal ini sudah terbukti aman brfungsi sebagai inang virus dan disetujui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
"Setelah dari inokulasi kemudian dikembangbiakkan tentu umumnya bahan-bahan itu apakah ada yang dari hewan, kalau hewan hewan apa, ya hewan babi atau tidak. Ada juga enzim ya, yang bisa memutus proteinnya kita cek apakah itu hewan, hewan babi atau bukan," kata Lukmanul.
Berdasarkan kompleksitas pembuatan vaksin itulah, Lukmanul menambahkan, kajian mendalam terkait proses produksinya menjadi sangat penting. MUI, ujarnya, ingin memastikan apakah dalam proses pembuatan vaksin menemukan unsur babi atau organ manusia..
"Karena dia hanya jadi media, ketika dia bukan babi tidak terkena kaidah intifa dan ikhtilat tadi. Tidak bercampur atau pemanfaatan, maka tahap dalam proses itu menjadi penting. Jadi memang kita yang jelas tidak menemukan babi atau organ manusia." ujarnya.
MUI juga melihat apakah ada proses pensucian yang memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i. Berdasarkan berbagai proses kajian inilah, maka sebuah vaksin Covid-19 ditentukan apakah halal atau haram.
Sebagai contoh, vaksin Covid-19 Sinovac dari China telah dinyatakan halal karena tidak ditemukan unsur babi dan poin-poin standar halal MUI lainnya.
"Maka komisi fatwa ini mengeluarkan fatwa. Karena melihat bahan baku dan proses yang kita buka secara terbuka di dalam forum itu, komisi fatwa memutuskan itu. Ini untu pegangan vaksin yang bukan hanya sakadar halal tetapi suci. Atau bukan hanya sekadar suci tapi juga halal," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
