REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyebut ada lima aspek utama yang harus dimiliki partai politik (parpol) untuk bisa eksis. Menurutnya jika satu dari lima aspek tersebut hilang maka kelanggengan eksistensi parpol diragukan.
Menurut Lucius, aspek pertama yang harus dimiliki parpol yaitu ideologi. Lucius melihat salah satu penyebab terjadinya perpecahan di tubuh partai lantaran aspek ideologi yang tidak dirawat secara serius oleh parpol.
"Atau bahkan mungkin kader-kader parpol tidak cukup punya waktu melegitimasi untuk internalisasi ideologi partai yang membuat mereka kemudian merasa punya kesamaan nilai yang harus diperjuangkan bersama," kata Lucius dalam sebuah diskusi daring, Jumat (19/3).
Kemudian aspek organisasi juga penting dimiliki parpol. Kerja organisasi parpol sebagai eksekutor menurutnya dirumuskan melalui program kerja yang jelas.
"Kalau bicara program tidak pernah sangat jelas program masing-masing parpol yang kemudian akan mereka jaga terus sepanjang waktu," ujarnya.
Menurutnya parpol kerap kali dalam mengambil kebijakan tertentu argumentasinya tidak didasarkan pada program yang dimiliki dan ideologi yang mereka yakini.
Kemudian aspek ketiga yaitu keuangan. Lucius menyebut ada dua sumber keuangan partai, yang pertama secara legitimasi atau melalui sumbangan kader, yang kedua secara ilegal yaitu dengan cara membeli jabatan agar bisa mendapatkan kekuasaan di parpol
"Saya kira dua sumber keuangan legal dan legitimate ini sejauh ini belum cukup jadi andalan dari partai politik untuk menghidupi dirinya," tuturnya.
Lucius menambahkan, aspek keempat yaitu outreach. Menurutnya hasil kerja parpol bisa dilihat dari bertambahnya jumlah pendukung dan jumlah pemilih. Menurut dia, ini juga yang belum terlihat jelas ditunjukkan oleh parpol.
"Yang selalu kita lihat kesibukan parpol mengumpulkan pendukung pemilu itu selalu menjelang hajatan pemilu atau pilkada," ungkapnya. Aspek terakhir yaitu output. Menurutnya tujuan akhir upaya parpol adalah untuk meraih jabatan kekuasan di publik.