REPUBLIKA.CO.ID, PARIAMAN -- Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Pariaman Dwi Marhen Yono mengatakan pihaknya masih harus menggencarkan promosi wisata di Kota Pariaman. Hasil survei internal Pemko Pariaman, dari 270 juta penduduk Indonsia, baru 40 juta orang yang tahu dengan Kota Pariaman.
"Menurut survei internal kami, dari 270 juta jumlah masyarakat Indonesia, baru 40 juta orang saja yang mengetahui Kota Pariaman itu di mana lokasinya. Sisanya sebanyak 230 juta orang tersebut belum mengetahui Kota Pariaman itu di mana letaknya. Apakah di Kota Padang atau Kota Bukittinggi," kata Marhen, melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id, Senin (15/3).
Pekan lalu selama lebih kurang tiga hari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI beserta tim, datang berkunjung ke Kota Pariaman dalam rangka kegiatan Familiarization Trip (Famtrip). Kunjungan ini bertujuan untuk mempromosikan dan mendukung program pariwisata yang ada di Kota Pariaman.
Kemenparekraf dan tim yang terdiri dari 13 orang peserta. Yaitu lima orang bloger atau selebgram Indonesia, dua orang dari media, dan sisanya dari anggota Kemenparekraf dan pihak agent travel. Mereka mengunjungi beberapa lokasi destinasi wisata yang ada di Kota Pariaman.
Destinasi wisata Kota Pariaman yang menjadi kunjungan Famtrip Kemenparekraf dan tim yaitu, Museum atau rumah tabuik pasa, Pantai Cermin, Pantai Gandoriah, Talao Pauh, Hutan mangrove di Desa Apar, Sulaman Emas Mayang, Pondok Lasuang dan tempat pusat oleh-oleh di Kampung Perak Kota Pariaman.
Mereka juga mengunjungi Pulau Angso Duo, dan menikmati kuliner Kota Pariaman yang sudah terkenal. Seperti minum teh telur, sate piaman dan gulai kapalo ikan.
Marhen berharap adanya bantuan dari Kemenparekraf beserta tim ini dapat menggencarkan promosi potensi wisata di Pariaman. "Di samping gencar promosi, Dinas Pariwisata Pariaman juga serius membenahi lokasi wisata terutama dalam menegakkan protokol kesehatan. Karena sampai saat ini pandemi Covid-19 masih berlangsung," ujar Marhen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika