REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Tokoh masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai Rijel Samaloisa menilai gagasan Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) akan merusak nilai-nilai demokrasi Sumatra Barat (Sumbar). Pasalnya, bila Sumbar sudah berstatus DIM akan menyangkal eksistensi warga Kepulauan Mentawai yang bukan suku Minangkabau.

"Saya kira ini penyangkalan terhadap eksistensi suku Mentawai, sama seperti yang dilakukan sekarang ini bagi saya, elit politik tidak pernah memperhitungkan eksistensi orang mentawai di Sumbar," kata Rijel, Sabtu (13/3).

Mantan Wakil Bupati Mentawai itu berpendapat ide menerapkan DIM justru memperkecil Sumbar di tingkat nasional. Padahal Sumbar di tingkat nasional sudah berkontribusi lewat tokoh-tokoh hebatnya untuk Indonesia.

Rijel melihat Sumbar punya banyak tokoh nasional seperti Mohammad Hatta, M Yamin, Soetan Sjahrir, Tan Malaka dan sebagainya. Para tokoh bangsa asal Sumbar ini menurut Rijel tidak berfikir untuk menjadikan Sumbar sebagai Daerah Istimewa. Sekarang dengan munculnya wacana DIM, menurut Rijel tidak lain karena nafsu politik segelintir orang.

Ia menambahkan Mentawai juga berperan terhadap pembangunan di Sumbar. Meski penduduknya kecil, tapi Mentawai tetap menjadi perhatian pemerintah pusat yang juga berimbas kepada pembangunan Sumbar.

"Bagi saya ide ini adalah kemunduran dan anti demokrasi, padahal Sumbar sudah istimewa meski tidak perlu disebutkan istimewa," ucap Rijel.

Seperti diketahui, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan mendukung Provinsi Sumbar berganti nama menjadi Daerah Istimewa Minangkabau (DIM). Saat ini tim Kerja Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) telah menyelesaikan naskah akademik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika