REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pemerintah mendorong kebangkitan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19, sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Berbagai strategi disusun agar kebangkitan UMKM menjadi agenda prioritas pada 2021.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menyusun berbagai strategi yang mampu mendorong pemulihan ekonomi, khususnya di sektor ketenagakerjaan. Strategi itu, yaitu kebijakan vaksinasi yang hingga pekan pertama Maret 2021 telah diberikan kepada sekitar 2,3 juta masyarakat dan dosis kedua diberikan kepada 1,1 juta orang.
"Untuk memitigasi dampak pandemi, khususnya terhadap sektor ketenagakerjaan, pemerintah menyiapkan berbagai strategi di tahun 2021," ujar Airlangga yang juga ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam Webinar Safari Diskusi Kampus di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (10/3).
Airlangga menambahkan, vaksinasi berbarengan dengan diberlakukannya PPKM berbasis mikro terbukti mampu menekan kasus aktif. "Strategi kedua yang dijalankan adalah melakukan anggaran penanganan Covid yang di tahun 2021 sebesar Rp 699,4 triliun, dan ini lebih tinggi dari realisasi tahun kemarin yang sebesar Rp 579,8 triliun," ujarnya dalam siaran pers.
Airlangga menuturkan, pemerintah masih memberikan dukungan terhadap UMKM dan koperasi melalui berbagai stimulus. "Sebanyak 82 persen UMKM merasakan dampak pandemi, dan sebagian kecil masih tumbuh positif. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan dana Rp 184,83 triliun untuk dukungan UMKM dan koperasi," jelas ketua umum Partai Golkar itu.
Berbagai stimulus yang diberikan, mencakup subsidi bunga UMKM, bantuan produktif usaha mikro, subsidi imbal jasa penjaminan (IJP), penempatan dana pada bank, umum dan insentif pajak untuk restrukturisasi kredit dan dukungan lainnya.
Selain itu, Airlangga menambahkan, bantuan lain yang diberikan adalah banpres produksi usaha mikro untuk pelaku usaha mikro yang sedang tidak menerima kredit perbankan dan program ini akan diperluas di tahun 2021.
"Pemerintah juga menjalankan kebijakan semi bansos Kartu Prakerja, dimana salah satunya peruntukannya adalah untuk sektor UMKM yang terdampak pandemi Covid. Selain itu juga ada program pelatihan yang diharapkan mereka bisa mendapatkan pekerjaan kembali atau membuka usaha sendiri," ujar Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika