REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyoroti soal dikeluarkannya emergency use authorization (EUA) atau izin darurat penggunaan untuk vaksin AstraZeneca oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Netty meminta pemerintah agar memastikan proses penetapan EUA AstraZeneca berjalan sesuai standar sehingga tidak menimbulkan keraguan masyarakat
"Sebagai wakil rakyat, saya perlu mendapat kepastian bahwa izin darurat penggunaan vaksin oleh pemerintah telah melewati prosedur standar. Meskipun AstraZeneca diperoleh dengan skema COVAX WHO secara gratis, bukan berarti kita tidak perlu mempertimbangkan efikasi, kualitas dan kehalalannya. Semua harus transparan, jangan ada yang disembunyikan," kata Netty, dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Rabu (10/3).
Wakil Ketua Fraksi PKS itu mengapresiasi kecepatan pemerintah dalam memutuskan penggunaan jenis vaksin dan mendatangkannya ke Tanah Air. Namun demikian, ia meminta agar pemerintah mau menjelaskan asal prosesnya secara transparan dan memastikan tidak ada kepentingan bisnis dan politis yang membonceng.
"Kita sedang perang melawan Covid-19 yang taruhannya adalah nyawa rakyat dan keselamatan bangsa. Keputusan memilih, membeli dan mendatangkan vaksin adalah kewenangan pemerintah yang tidak boleh dititipi kepentingan bisnis dan politis. Kita perlu tahu apakah ada konsekuensi yang harus ditanggung negara akibat menerima skema COVAX WHO," ucapnya.
Selain itu, ia menambahkan, pemerintah juga harus memastikan keluarnya UEA vaksin AstraZeneca dapat mempercepat proses vaksinasi nasional yang saat ini berjalan lambat. Menurutnya realisasi vaksinasi sampai saat ini masih rendah, padahal target pemerintah adalah 1 juta dosis perhari.
"Oleh karena itu, harus dipastikan dengan keluarnya izin AstraZeneca, target vaksinasi dapat tercapai,” ujar Netty.
Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI ini menyarankan agar pemerintah lebih kreatif dalam melaksanakan proses vaksinasi, misalnya dengan strategi jemput bola. Ia menilai ketepatan dan kecepatan vaksin penting dilakukan untuk membentuk herd immunity.
“Tujuan penting proses vaksinasi adalah untuk membentuk herd immunity. Jadi kalau proses vaksinasinya lambat dan akhirnya tidak mencapai herd immunity, apa gunanya progran vaksinasi? Jangan hanya cepat memutuskan membeli dan mendatangkan vaksin, tapi masih sengkarut manajemen pelaksanaannya di lapangan," jelasnya.
Sebelumnya BPOM resmi menerbitkan persetujuan izin penggunaan darurat atau EUA atas vaksin AstraZeneca. Vaksin tersebut telah tiba di Indonesia pada Senin (8/3) sebanyak 1,1 juta dosis untuk pengiriman gelombang pertama.
Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito menyampaikan, BPOM sudah melakukan proses evaluasi terkait keamanan khasiat dan mutu vaksin AstraZeneca bersama tim ahli. Hasil evaluasi keamanan berdasarkan data uji klinis atas pemberian vaksin dua dosis dengan interval 4-12 pada pada total 23.745 subjek, dinyatakan aman dan dapat ditoleransi dengan baik.
"Proses pemasukan juga sudah disetujui BPOM dengan diterbitkannya surat persetujuan pemasukan vaksin secara khusus," kata Penny dalam konferensi pers peluncuran izin penggunaan darurat vaksin AstraZeneca secara daring, Selasa (9/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika