Sementara itu, kabar akan adanya intimidasi terhadap pengurus Partai Demokrat di daerah bermunculan. Tekanan disebut bertujuan agar pengurus di daerah bersedia mengakui kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko. Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait adanya petugas intel yang mengintimidasi pengurus Partai Demokrat di daerah.
"Sampai dengan hari ini Propam Polri dan jajaran wilayah belum mendapatkan laporan dimaksud (intimidasi pengurus partai)" tegas Samdo dalam keterangannya, Rabu (10/3).
Selanjutnya, kata Sambo, Propam Polri mengimbau siapa saja yang melihat, mendengar, dan mengetahui adanya anggota Polri yang menginteli, menguntit, menyelidiki, dan mengintimidasi untuk melaporkan hal tersebut ke Propam di wilayah atau Propam. Sehingga, dengan begitu pihaknya dapat menindaklanjuti pelaporan tersebut.
"Pelaporan resmi akan segera ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan apabila ada tindakan pelanggaran anggota Polri akan segera diumumkan secara terbuka, transparan, dan akuntabel," ungkap Sambo.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, mengajak masyarakat Indonesia untuk memantau kasus dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Benny menyinggung adanya upaya intimidasi pada kader di daerah untuk mengakui kepengurusan Demokrat versi Moeldoko.
Benny merasa prihatin atas upaya tersebut karena merusak jalannya demokrasi di Tanah Air. Ia menyayangkan keterlibatan oknum kepolisian dalam kisruh Partai Demokrat.
"Pasti, kami mengajak rakyat untuk bersama memantau ini (intimidasi pada kader Demokrat)," kata Benny kepada Republika.co.id, Rabu (10/3).
Benny menyatakan memiliki bukti guna mendukung pernyataannya soal intimidasi oknum kepolisian. Hanya saja, ia memilih tak melaporkan upaya intimidasi dari oknum kepolisian itu ke Kapolri.
"Kami laporkan ke rakyat saja. Tapi, kami ada kok buktinya," ujar anggota komisi III itu.
Selain itu, Benny menolak menyebutkan pengurus Demokrat di daerah mana saja yang mengalami intimidasi oleh oknum kepolisian. Ia menegaskan informasi itu belum sepatutnya menjadi konsumsi publik.
"Informasi itu bukan untuk diberitakan," sebut pria asal Nusa Tenggara Timur tersebut.
Sebelumnya, Benny mengungkap aksi intimidasi justru dilakukan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian, lanjut Benny, mempertanyakan siapa saja pengurus Demokrat di tiap wilayah.
"Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel-intel polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai," kata Benny di laman Twitter resminya @BennyHarmanID.
Benny membeberkan aksi kepolisian di daerah bukan dilakukan serampangan tanpa adanya perintah dari atas. Para pengurus Demokrat di daerah juga dirayu agar mendukung kubu Moeldoko.
"Katanya atas perintah Kapolres. Ada pula yang dibujuk untuk pro pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman," ujar Benny.
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB, Marzuki Alie, mengaku tidak habis pikir dengan isu adanya intimidasi ke pengurus. Ia meminta Demokrat versi Cikeas menjelaskan ke publik secara gamblang.
"Tanya saja ke mereka (kubu AHY), kenapa tanya kita juga heran," kata Marzuki pada Republika.co.id, Rabu (10/3).
Marzuki justru menantang balik kubu AHY dan masyarakat umum. Ia berharap publik dapat menilai dengan baik jika meninjau kondisi sebenarnya.
"Lihat saja bagaimana situasi di lapangan," ujar mantan Ketua DPR RI pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.
Marzuki membantah tegas bahwa kubunya terlibat dalam kabar intimidasi itu. Ia malah menduga isu intimidasi muncul karena ketakutan berlebihan kubu AHY. "Ya ngawur itu, baper ketakutan," ucap Marzuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
