Sebelumnya, Kemenkumham mengaku belum mendapat informasi apa pun terkait KLB partai Demokrat. Hal tersebut diungkapkan Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Baroto.
"Sampai saat ini belum ada informasi resmi ke Kemenkumham terkait hal tersebut," kata Baroto di Jakarta, Jumat (5/3).
Meski demikian, dia tidak menjelaskan lebih detail perihal penerimaan informasi yang dimaksud. Baroto juga tidak merespons balik saat dikonfirmasi melalui pesan singkat terkait sikap Kemenkumham berkenaan dengan legalitas pelaksanaan hingga hasil KLB tersebut.
Sementara, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengecam ditunjuknya Moeldoko sebagai ketua umum. Mantan ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat itu berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Menteri Hukum dan HAM tidak memberikan legitimasi terhadap hasil KLB tersebut.
AHY menegaskan kalau peserta KLB yang hadir di Hotel The Hill Sibolangit bukanlah pemilik suara sah. Penerus Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Partai Demokrat ini mengaku telah menerima laporan dari DPD dan DPC yang memastikan pemilik suara sah tak datang ke sana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
