Perjudian, pelacuran, penggunaan narkoba, dan konsumsi serta produksi miras tidak akan pernah naik pangkat menjadi kebudayaan masyarakat Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha-Esa. Meskipun barangkali ia menjadi tradisi suatu kelompok masyarakat tertentu.
Ekonomi dan kemakmuran rakyat tidak akan pernah bisa dipisahkan dari stabilitas dan ketentraman-keamanan. Pembangunan dan usaha-usaha mensejahterakan rakyat akan sulit dicapai jika negara berada dalam keadaan yang tidak stabil dan tidak aman.
Maka kebijakan ekonomi juga tidak bisa dipisahkan dari pertimbangan-pertimbangan lain yang berkaitan dengan stabilitas dan keamanan. Agama dan kebudayaan tidak bisa ditinggalkan dalam usaha menciptakan stabilitas dan kemanan serta mewujudkan kemakmuran.
Ekstrimisme dan radikalisme agama yang seringkali menjelma menjadi terorisme memang lebih erat berhubungan dengan ideologi. Tetapi ibarat benih, ideologi apapun membutuhkan lahan yang subur untuk tumbuh berkembang. Kebijakan-kebijakan yang secara vulgar mengusik keyakinan agama bisa menjadi pemicu munculnya narasi-narasi kebencian terhadap negara dan pemerintah. Kebencian terhadap pemerintah, selain hal-hal lainnya, bisa menjadi lahan subur pertumbuhan dan berkembangnya ekstrimisme-radikalisme.
Selain merebut kekuasaan, kelompok radikal dan Islam-politik memiliki misi amr ma’ruf dan nahi munkar, meskipun mereka tidak tahu bagaimana cara menjalankannya. Pemerintah merupakan pihak yang paling berhak dan berkewajiban mencegah kemunkaran.
Melalui sistem perundang-undangan dan peraturan serta penegakannya, Nahi Munkar bisa dilakukan dengan sangat efektif oleh pemerintah, termasuk di antaranya mencegah maraknya perjudian, prostitusi, penggunaan narkoba dan produksi serta konsumsi miras.
Jangan memberi alasan ormas-ormas liar dan kelompok radikal menjalankan nahi munkar dengan cara yang salah. Jangan biarkan ekstrimisme-radikalisme tumbuh subur di negeri ini. Jangan memberikan mereka alasan untuk hidup. Jangan beri mereka motivasi untuk menghasut, membenci, dan mencaci. Jangan memberi lahan kaum Khawarij untuk tumbuh dan berkembang di negeri ini.
Jangan pula membenci NU dan Muhammadiyah karena tidak setuju dengan Perpres Investasi Miras. Sebagaimana Kementerian Kesehatan menggalakkan vaksinasi agar rakyat negeri ini memiliki kekebalan terhadap virus Covid-19, NU dan Muhammadiyah sedang menjalankan fungsi imunitas kultural agar rakyat negeri ini selamat dari kerusakan dan keburukan yang ditimbulkan oleh produksi-konsumsi miras.
Kini beberapa poin dalam lampiran Perpres Investasi yang mengatur pembukaan investasi baru industri miras telah dicabut. Kita wajib bersyukur dan mengapresiasi keputusan presiden yang bersedia mendengarkan masukan rakyat. Adapun investasi dan produksi miras yang sudah berjalan sekian lama, bisa dibahas di lain waktu.
“NU dan Muhammadiyah, sering-seringlah ngopi bareng. Banyak masalah rumit di negeri ini yang akan mudah diselesaikan jika NU dan Muhammadiyah sering ngopi bareng, terutama yang berkaitan dengan komitmen kebangsaan dan masalah moral.” Wallahu A’lam.
*Sekretaris PP MDS Rijalul Ansor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
