Pemerintah-penguasa yang hendak membuat kebijakan, juga sebaiknya tidak segan melakukan konsultasi dengan berbagai pihak jika kebijakan yang hendak dibuat berpotensi mendapatkan penolakan karena dianggap melukai perasaan dan keyakinan kelompok masyarakat tertentu.
Tentu pemerintah memiliki pertimbangannya ketika membuat suatu kebijakan. Perbaikan ekonomi, di antaranya melalui usaha menggalakkan investasi merupakan hal penting yang harus dilakukan pemerintah. Tapi tentu saja selalu ada pilihan-pilihan di sana.
Sudah menjadi tugas pemerintah yang mengemban mandat dari rakyat untuk mencarikan pilihan dan solusi yang dianggap paling baik, paling aman, dan tidak menyakiti perasaan serta mengusik keyakinan kelompok masyarakat tertentu, baik mayoritas maupun minoritas.
Negara ini dibangun atas dasar Ketuhanan Yang Maha-Esa. Hal-hal yang secara vulgar bertentangan dengan prinsip ketuhanan dan agama, perlu dihindari dalam membuat kebijakan.
Indonesia adalah negara-bangsa. Konsep negara-bangsa memiliki ciri perpaduan antara entitas politik kenegaraan dengan entitas kultural kebangsaan. Ia harus mampu memadukan dan menggabungkan antara “political entity of a state” ke dalam “cultural entity of a nation.” Perpaduan ini harus selalu dijadikan landasan dan pijakan dalam mencapai tujuan atau cita-cita bersama yakni; kemaslahatan rakyat (well-being of society).
Ajaran agama memang bersifat divine, sementara kebudayaan merupakan hasil kreativitas manusia. Tetapi “keberagamaan” dan praktik serta ekspresi manusia dalam menjalankan keayakinan agamanya, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan.
Hal-hal yang berkenaan dengan miras, narkoba, perjudian dan pelacuran, merupakan penampakan paling nyata dari “Anti Kebudayaan” manusia Indonesia. Orang boleh berdebat tentang definisi kebudayaan, tapi semua akan sepakat bahwa kebudayaan sebagai survival kit, sebagai alat penunjang kehidupan, adalah kreasi yang baik dan bermanfaat untuk digunakan sebagai alat memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
