Tjahjo merinci kebutuhan sebanyak 1,3 juta ASN di tahun 2021 lebih banyak dari PPPK yakni meliputi satu juta guru PPPK melalui skema program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Untuk rekrutmen 1 juta guru PPPK ini akan diadakan di seluruh pemerintah daerah untuk menyelesaikan kekurangan tenaga guru yang selama ini diisi oleh tenaga honorer.
Tjahjo menambahkan, yang dapat mengikuti program 1 juta PPPK ini adalah mereka yang terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik).
Sementara untuk kebutuhan aparatur di Pemerintah daerah jumlahnya mencapai sekitar 189 ribu ASN yang terdiri dari PPPK dam CPNS dengan masing masing terdiri dari 70 ribu PPPK dan 119 ribu CPNS.
"Kebutuhan 189 ribu ASN ini rinciannya terdiri dari 70 ribu PPPK jabatan fungsional selain guru, dan 119 ribu CPNS untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan, termasuk tenaga kesehatan," ungkapnya.
Sementara untuk instansi pemerintah pusat, Tjahjo menyebut kebutuhannya sebanyak sekitar 83 ribu orang dengan persentase 50 persen PPPK dan 50 persen CPNS atau sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing.
“Sementara terkait dengan persyaratan akan ditentukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dibuka lowongannya,” katanya.