REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menginterpelasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat reaksi beragam dari berbagai fraksi di DPRD DKI Jakarta.
Fraksi PKS membela Anies. Menurut Ketua Fraksi PKS Mohammad Arifin, kinerja Anies dalam menangani banjir tahun ini luar biasa. Ia mengungkapkan, hal itu terlihat dari berkurangnya titik banjir dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau interpelasi itu namanya sesuatu yang mengada-ada, cenderung politis. Selalu apriori dengan kebijakan gubernur, padahal ini kebijakan luar biasa. Jakarta Utara saja beberapa titik tahun lalu banjir, sekarang nggak ada yang banjir. Aman Jakarta Utara,” jelas Arifin.
Anggota Komisi E DPRD DKI itu menuturkan, PKS memaklumi langkah PSI yang berwacana mengajukan hak interpelasi. Apalagi, kata dia, PSI merupakan partai politik yang berseberangan dengan Anies. “Apa pun kebijakan gubernur pasti akan dicari kesalahannya. Setiap pemimpin, kalau dicari kesalahannya, pasti ada saja. Yang kita hargai itu kerjanya. Jelas itu yang harus kita apresiasi," ucap dia.
Di sisi lain, anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengungkapkan, pihaknya belum menentukan langkah apakah akan mendukung atau menolak usulan hak interpelasi yang baka diajukan Fraksi PSI. Sebab, Gilbert menyebut, pihaknya masih mempelajari alasan Fraksi PSI mengajukan hal itu.
Baca juga : Anies Didesak Segera Tertibkan Bantaran Kali Krukut
"Kita belum mengambil sikap, masih mempelajarinya, kenapa PSI meminta sekarang, pas lagi Covid dan banjir. Kesannya urgent, padahal masalah yang hendak ditanyakan kita tidak jelas, apakah masalah Covid dan banjir atau masalah yang lain. Karena interpelasi tidak sesedarhana bertanya," ungkap Gilbert.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu pun mengaku heran Fraksi PSI menyampaikan wacana usulan hak interpelasi di media dan bukan saat rapat di DPRD. Ia juga mengungkapkan, Fraksi PSI belum mengajak fraksi lainnya untuk membahas hal tersebut.
"Kita juga tidak mengerti masalah mana yang mau diinterpelasi, lalu apa tindak lanjut dan sebagainya, hanya PSI yang tahu. Kita tidak dianggap. Mereka delapan orang tidak mengajak yang lain bicara dulu. Kesannya tidak mengerti aturan, tidak menghargai yang lain," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika