REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengakui masih menemukan sejumlah kelompok masyarakat yang menolak untuk divaksin Covid-19. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, temuan tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk menggencarkan promosi dengan pendekatan persuasif kepada masyarakat.
"Namun saat ini kita masih sama-sama berjuang menghadapi resistensi vaksinasi pada sebagian kelompok di masyarakat. Ini tugas kita bersama karena misi kita membentuk kekebalan yang bukan hanya soal diri sendiri atau segelintir orang yang sudah divaksinasi," kata Wiku dalam keterangan pers, Kamis (25/2).
Meski mengaku masih ada kelompok yang menolak vaksinasi, namun Wiku enggan menyebutkan secara spesifik temuan tersebut. Ia menyampaikan, pembentukan kekebalan kelompok mau tak mau perlu dibentuk secara berjamaah oleh seluruh masyarakat.
Karenanya, syarat minimal jumlah penerima vaksin sebanyak 182 juta penduduk Indonesia harus dipenuhi agar kekebalan kelompok atau herd immunity terwujud.
"Ingat, saat kita telah bersedia untuk divaksin, maka kita telah lakukan tugas kemanusiaan dengan melindungi mas yang tidak bisa divaksin karena kondisinya," kata Wiku.
Baca juga : Kepatuhan Memakai Masker di 71 Daerah Kurang dari 60 Persen
Wiku juga mengingatkan bahwa vaksinasi Covid-19 pada akhirnya akan menjangkau seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria vaksinasi. Ia meminta masyarakat bersabar menunggu. Meski memang pada tahap awal ini ada kelompok prioritas vaksinasi, namun pada akhirnya semua akan divaksinasi.
"Meskipun ada kelompok yang menjadi prioritas penerima, pemerintah menjamin bahwa nantinya vaksin akan dapat diakses dengan mudah oleh semua kelompok masyarakat yang memenuhi syarat. Dalam menetapkan prioritas vaksinasi, pemerintah menggunakan berbagai pertimbangan," kata Wiku.
Penetapan kelompok penerima vaksinasi, ujar Wiku mempertimbangkan empat hal, yakni kondisi lingkungan pekerjaan, kondisi kesehatan, intensitas aktivitas dan mobilitas, serta situasi covid di lingkungan tempat tinggal.
"Pada prinsipnya pemerintah sangat presisi dan hati-hati dalam tentukan prioritas ini," kata Wiku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika