Kamis 11 Feb 2021 00:09 WIB

Kala Warga Bertanya, 'PPKM Mikro Itu Apa?'

Kunci keberhasilan memutus rantai penularan Covid-19 adalah kedisiplinan masyarakat.

Warga melintas di dekat spanduk pemberitahuan antisipasi penyebaran Covid-19 saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro hari pertama di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (9/2). Pemerintah mulai menerapkan PPKM skala mikro mulai 9-22 Februari 2021 untuk tujuh provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Republika/Putra M. Akbar
Foto:

Seperti diketahui, pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jilid 1 pada 11-25 Januari 2021 dan dilanjutkan PPKM tahap 2 selama 26 Januari 2021 hingga 8 Februari 2021. Hasilnya, menurut Satgas Penanganan Covid-19, kasus aktif Covid-19 cenderung mengalami penurunan.

"Dalam empat pekan terakhir ketika PPKM diterapkan berturut-turut tahap 1 dan 2 maka bisa dilihat kasus aktif cenderung menurun," kata Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Dewi Nur Aisyah saat mengisi konferensi virtual BNPB Bertema Covid-19 dalam Angka: Evaluasi Perkembangan Kasus Tahap II, Rabu (10/2).

Dewi membandingkan kasus aktif Covid-19 per 10 Januari 2021 atau sebelum diberlakukannya PPKM yaitu sebanyak 122 ribuan dengan persentase kasus aktif 14,84 persen. Kemudian, dia melanjutkan, ketika PPKM tahap 1 diterwpkan, jumlah kasus aktif tercatat naik 161 ribu.

Ia mengakui ada penambahan 38 ribu kasus dalam waktu dua pekan. Tetapi ketika masuk PPKM tahap dua, kasus aktif memang tetap naik tetapi tidak tajam atau menjadi 171 ribu. Jadi, dia menambahkan, penambahan kasus aktif dari PPKM tahap 1 ke 2 hanya sekitar 9 ribu dalam kurun waktu dua pekan.

"Pelaksanaan PPKM memang belum bisa dilihat dalam dua pekan, sehingga PPKM harus diperpanjang. Minimal pelaksanaan PPKM selama empat pekan dan baru melihat hasilnya," ujarnya.

Meski kasus aktif cenderung turun, Dewi meminta komitmen bersama harus tetap dilakukan, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat yang tetap melakukan upaya testing, tracing, dan treatment (3T), kemudian mssyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

"Itu harus terus berjalan seiring dengan diterapkannya PPKM mikro yang berlaku pada 9 Februari 2021," katanya.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan, prinsip PPKM Mikro sebenarnya adalah pembatasan. Artinya, PPKM Mikro bukanlah pelarangan.

"Pembatasannya ini dibuat berskala. Kemudian dengan berjalannya waktu penanganannya semakin berskala kecil dan semakin tersasar (targeted),” kata Wiku, Kamis (10/2).

Terkait kekhawatiran bahwa PPKM Mikro ini akan menyulitkan pelaku usaha kecil, Wiku mengatakan, pelaku usaha justru lebih diuntungkan dengan kebijakan ini. Menurutnya, pembatasan aktivitas tidak dilakukan secara luas, jadi potensi untuk melakukan kegiatan ekonomi dan sosial yang aman dari Covid-19 itu bisa dilakukan.

“Ini bentuk mengendalikan Covid-19 yang bukan hanya dari sisi kesehatan tapi juga sosial ekonomi. Intinya kebijakan ini menunjukkan bahwa semua punya peran untuk bekerja dan berkontribusi untuk menyelesaikan pandemi,” ujarnya.

Namun, Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Profesor dr. Zubairi Djoerban merasa kecewa dengan PPKM. Ia menganggap PPKM hanya dijalankan setengah hati oleh pemerintah.

Baru-baru ini, Zubairi mengunggah foto penumpang KRL yang saling berdekatan. Kondisi ini tentu gagal memenuhi prinsip jaga jarak dalam pencegahan Covid-19. Foto itu diperoleh Zubairi dari sahabatnya pada Selasa sore (9/2) ketika menuju Depok.

"Dua kolega saya yang lain juga bersaksi hal yang sama. Keduanya mengatakan kalau Commuter Line Jabodetabek pada pagi dan sore hari penuh sesak. Saya amat prihatin," kata Zubairi dilansir dari akun Twitternya pada Rabu (10/2).

"Quo Vadis PPKM—jika situasi di dalam kereta seperti ini terus (penuh). Padahal, Presiden bolak-balik bilang bahwa PPKM tidak efektif karena masalah implementasi. Nah, foto di bawah ini sepertinya representasi dari implementasi tersebut. Mau di bawa ke mana dong?" sindir Zubairi.

Zubairi menekankan dirinya tak melarang masyarakat untuk bekerja selama pandemi. Menurutnya, masalah tersebut bukan hanya terletak pada keengganan masyarakat menerapkan jaga jarak.

"Tapi saya mendorong adanya pengawasan, koordinasi antar-instansi dan penerapan PPKM yang serius agar masyarakat tetap sehat," tegas Zubairi.

Zubairi hanya berharap para penumpang KRL diberi keselamatan. Khususnya bagi mereka yang terpaksa berdesakan di KRL demi menafkahi keluarganya.

"Doa saya untuk kesehatan orang-orang yang hari-harinya harus naik Commuter line untuk mencari nafkah atau melakukan hal baik," ujar Zubairi.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement