Wiku mengingatkan agar seluruh pihak, termasuk pihak swasta, untuk ikut mendukung program vaksinasi mandiri. Kebijakan ini diyakini dapat mempercepat program vaksinasi dan mempersingkat tercapainya herd immunity atau kekebalan komunitas. Hanya saja, Wiku mengingatkan, pelaksanaan vaksinasi mandiri tetap harus menunggu izin pemerintah.

"Mohon kerja samanya untuk bergotong royong, sukseskan program vaksinasi termasuk melakukan tahap vaksinasi di bawah izin resmi pemerintah," katanya.

Dikutip dari siaran pers resminya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah menghimpun data jumlah perusahaan yang akan mengikuti program vaksinasi tersebut untuk karyawan dan keluarga karyawannya.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha, juga melakukan sosialisasi terkait hal ini dan ternyata antusiasme swasta dari berbagai sektor sangat tinggi untuk mengikuti program ini," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani.

Rosan menyebutkan, animo vaksinasi mandiri yang tinggi didominasi oleh perusahaan padat karya dan  perusahaan yang berada di zona merah. Antusias juga ditunjukan dengan banyaknya perusahaan dari sektor perbankan, manufaktur, tekstil, logistik dan sektor lainnya yang sudah mendaftar. Rosan juga mengaku terkejut lantaran sejumlah pelaku UMKM juga menyampaikan minatnya menjalankan vaksinasi mandiri.

Menurutnya, vaksinasi mandiri lebih efisien dibandingkan pelaksanaan tes cepat antigen atau tes diagnostik RT PCR. Vaksinasi juga diyakini akan mengembalikan lagi ritme operasional perusahaan, termasuk jumlah pekerja.

"Perusahaan-perusahaan mengharapkan agar vaksinasi bisa segera dilaksanakan sehingga memberikan rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas. Kita juga berharap agar iklim usaha segera pulih dan perekonomian dapat bergerak," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika