REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, program vaksinasi terbukti ampuh dalam menurunkan tingkat penyebaran Covid-19 di kalangan tenaga kesehatan (nakes). Vaksinasi terhadap nakes yang merupakan vaksinasi tahap pertama di Tanah Air telah dimulai sejak Januari 2021.
Erick menyampaikan, berdasarkan laporan dari lapangan saat rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional belum lama ini, rata-rata penularan Covid-19 pada nakes biasanya mencapai 200 kasus per hari di satu provinsi. Namun, pada pekan ketiga vaksinasi, tingkat penularan turun menjadi hanya 24 kasus.
"Jadi penurunannya sangat drastis," kata Erick saat memimpin peluncuran program "Plasma BUMN untuk Indonesia" di kantor pusat Pertamina, Jakarta Pusat, Senin (8/2).
Erick yang juga Ketua Pelaksana KPCPEN menegaskan, pemerintah akan terus menggencarkan vaksinasi di daerah-daerah demi mengurangi tingkat kematian akibat Covid-19 yang masih tinggi. Menurut dia, program Plasma BUMN menjadi bagian dari upaya tersebut. Erick mengatakan, terdapat 1.048 jumlah pendaftar donor plasma yang berasal dari 66 BUMN pada 33 provinsi di Indonesia.
Erick menyampaikan, program Plasma BUMN untuk Indonesia merupakan wujud dukungan Kementerian BUMN untuk program Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen yang dicetuskan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. "Transfusi plasma konvalesen merupakan salah satu terapi tambahan untuk mengobati pasien Covid-19 sebagai upaya meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian," ungkap Erick.
Erick mengatakan, sampai Kamis (4/2) terdapat 175 ribu kasus aktif Covid-19 di Indonesia. Angka kesembuhan kasus dapat ditingkatkan, salah satunya dengan donor plasma konvalesen dari para penyintas Covid-19. "Hal ini kemudian menjadi salah satu landasan dasar ide Plasma BUMN untuk Indonesia guna berkontribusi bersama menyembuhkan Indonesia," katanya menambahkan.
Menurut Erick, dengan potensi dan sumber daya BUMN sangat besar serta tersebar merata di seluruh provinsi di Indonesia, BUMN harus menjadi garda terdepan dalam setiap kesempatan. Oleh karena itu, ia menambahkan, Kementerian BUMN bersama PMI meluncurkan program tersebut untuk mendorong karyawan dan keluarga BUMN yang sudah pernah terinfeksi Covid-19 untuk menyelamatkan pasien Covid-19.
Vaksinasi sampai saat ini terus berjalan di daerah. Sejauh ini, belum ada laporan kejadian ikutan pascaimunimasi (KIPI).
Penurunan kasus Covid-19 di lingkungan nakes seusai vaksinasi telah disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Budi pada Ahad (7/2) mengatakan, penurunan terlihat di dua provinsi. Salah satunya, Jawa Tengah. Budi menyebutkan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memang paling cepat dan agresif dalam menjalankan vaksinasi bagi seluruh tenaga kesehatannya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan mengatakan, belum semua nakes yang menjadi sasaran menerima vaksinasi Covid-19. Namun, selama pelaksanaan vaksinasi yang masih berjalan hingga saat ini, belum ada laporan KIPI dari para nakes. "Alhamdulillah, tidak ada laporan KIPI," ujar dia, Senin (8/2).
Menurut dia, tak adanya laporan KIPI disebabkan pelaksanaan vaksinasi dikerjakan secara hati-hati. Setiap orang yang menjadi calon penerima vaksin harus menjalani screening dengan ketat. Jika ada yang belum memenuhi syarat, pelaksanaan vaksinasi kepada yang bersangkutan akan ditunda terlebih dulu. "Misalnya lagi demam, sedang nunggu swab, tidak dilakukan dulu," kata dia.
Ivan menambahkan, dia yang juga menjadi penerima vaksin tak mengalami gejala apa pun usai penyuntikan. Ia mengaku tetap bisa beraktivitas seperti biasa, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Karena itu, ia mengimbau masyarakat tak lagi khawatir dengan program vaksinasi Covid-19. Meskipun nantikan ada yang mengalami KIPI, penanganan dan pengobatannya akan ditanggung pemerintah.
Pelaksanaan vaksinasi di Kota Tasikmalaya sudah dimulai sejak Jumat (29/1). Pada tahap awal pelaksanaan vaksinasi, Kota Tasikmalaya mendapat jatah 7.400 dosis vaksin Sinovac. Vaksin itu diprioritaskan untuk sekira 3.400 nakes.
Ikuti Whatsapp Channel Republika