Kamis 04 Feb 2021 23:27 WIB

Menkes Diminta Jadi Pemimpin Pengendalian Tembakau

Menkes Budi Gunadi Sadikin diminta segera revisi PP No 109/2012

Foto: Republika/nawir arsyad akbar

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/2). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin diharapkan menjadi pemimpin dalam pengendalian tembakau dengan segera merevisi Peraturan Pemerintah No.109/2012 guna melindungi kesehatan anak Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin diharapkan menjadi pemimpin dalam pengendalian tembakau dengan segera merevisi Peraturan Pemerintah No.109/2012 guna melindungi kesehatan anak Indonesia.

"Kami harapkan Menkes tidak mengabaikan persoalan kesehatan lainnya yang bertujuan melindungi kesehatan anak Indonesia dengan segera merevisi PP109/2012 dan mengharapkan Menkes menjadi leader pengendalian tembakau," kata Ketua Lentera Anak Lisda Sundari dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dalam diskusi daring Alinea Forum bertajuk Harapan Baru Penurunan Prevalensi Perokok Anak bersama Menkes, Lisda mengatakan Indonesia sudah memiliki PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Produk Tembakau Bagi Kesehatan, namun implementasinya dinilai gagal melindungi anak dari rokok dan menurunkan prevalensi perokok anak.

Dia mengatakan, semua pihak harus berupaya secara optimal agar anak sebagai kelompok rentan tetap mendapatkan perlindungan selama pandemi COVID-19. Pada kenyataannya, kondisi mereka sangat rentan selama pandemi karena paparan asap rokok dari orang tua dan orang dewasa lainnya yang merokok di rumah.

Berdasarkan data Perki (2018) sebanyak 40 juta anak di bawah lima tahun merupakan perokok pasif. Sedangkan berdasar survei Global Youth Tobacco Survey (GYTS) pada 2019, sebanyak 57,8 persen anak Indonesia terpapar asap rokok di rumah.

Karena itu revisi PP 109/2012 menjadi sangat penting untuk melindungi anak dari adiksi rokok dan mencapai target penurunan prevalensi perokok anak seperti yang diamanahkan RPJMN 2020-2024.

Proses revisi PP 109/2012 seharusnya dilakukan pada 2018 atau sesuai Keppres No. 9/2018. Namun, penyelesaian revisi PP yang menjadi tanggung jawab Kemenkes itu tertunda lebih dari dua tahun menjadikan para pegiat pengendalian tembakau yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Kesehatan (KOMPAK) kecewa.

Karena itu beberapa organisasi antara lain KOMPAK, yang diwakili Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lisda Sundari, Ketua Yayasan Lentera Anak (YLA), Arist Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak melayangkan Surat Peringatan Somasi kesatu kepada Kemenkes RI pada 12 November 2020 yang isinya mendesak Kemenkes menyelesaikan revisi PP109/2012.

Kemudian disusul somasi kedua, namun tidak juga mendapat tanggapan dari Kemenkes. Karena itulah KOMPAK akhirnya melaporkan Menkes Terawan Agus Putranto kepada Ombudsman Republik Indonesia pada 3 Desember 2020. Namun, sebelum proses selesai, Menkes Terawan diganti oleh Budi Gunadi Sadikin.