REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Seiring dengan meningkatnya penambahan kasus Covid-19 di Kota Bogor hingga menyentuh status zona merah, mobilitas warga justru semakin tidak terkendali. Sehingga, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meningkatkan pengawasan untuk mengurangi mobilitas warga.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, Pemkot Bogor tidak akan menerapkan lockdown di Kota Bogor. Namun, Pemkot bersama jajaran terkait akan meningkatkan pengawasan berskala mikro di wilayah.

“Kita tidak memilih model lockdown kota, karena dari awal saya sampaikan bahwa nggak bisa lagi kita lockdown. Kita fokus konsisten untuk melakukan peningkatan pengawasan dan kapasitas di wilayah,” ungkap Bima Arya ketika ditemui di Perumahan Duta Kencana, Tanah Sareal, Kamis (4/4).

Bima Arya menjelaskan, peningkatan pengawasan di wilayah tersebut dilaksanakan bersama TNI-Polri dan aparatur Pemkot Bogor, bersama dengan warga di wilayah setempat. Di mana, protokol kesehatan akan dijaga secara ketat serta menguatkan karantina, terutama pada warga yang tengah melaksanakan isolasi mandiri.

Saat ini, dari 797 RW di Kota Bogor, Bima Arya memaparkan ada 450 RW yang berstatus zona merah atau rawan penularan Covid-19 tinggi.

“Jadi ada 450 RW merah dari 797, kita akan fokus memberlakukan oengawasan di skala mikro di wilayah. Juga untuk memastikan bahwa di sini testing, tracing, dan treatment (3T) dilakukan secara maksimal,” tuturnya.

Lebih lanjut, Bima Arya mengatakan setelah dilakukan evaluasi, sistem 3T di Kota Bogor dinilai lemah. Sehingga, Pemkot Bogor akan memperbaiki dan meningkatkan kapasitas 3T.

Tak hanya itu, Pemkot akan merekrut tenagas surveilans yang akan disebar di puskesmas-puskesmas se-Kota Bogor. “Kita akan merekrut lagi surveillance, saat ini kita memiliki 168 (orang). Secara bertahap kita akan rekrut mungkin bisa 300-400 (orang) yang akan disebar di Puskesmas untuk melakukan peningkatan kapasitas surveillance,” pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika