REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang lima gubernur pada Rabu (3/2) kemarin untuk membahas perkembangan penanganan Covid-19. Kelima pimpinan provinsi yang diundang yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Gubernur Bali Wayan Koster.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rapat tersebut menyampaikan, kelima gubernur bersama presiden saling bertukar pikiran mengenai pengalaman daerah dalam menekan laju penularan Covid-19. Para pimpinan daerah juga berkaca terhadap China dan India yang dianggap cukup sukses melawan pandemi, serta menyampaikan kisah sukses beberapa kabupaten/kota yang juga berhasil keluar dari zona merah.
"Kesimpulan kami satu, cara untuk mengatasi pandemi ini adalah dengan mengurangi laju penularan. Agar kita bisa mempersiapkan lebih baik, sarana kesehatannya ada, agar seluruh RS kita tidak terlalu terbebani, dan kita bisa siapkan diri dengan vaksinasi. Tetapi, isi utamanya perang menghadapi pandemi ini adalah mengurangi laju penularan," ujar Menkes Budi dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Kamis (4/2).
Dalam rapat kemarin, Budi melanjutkan, Presiden Jokowi mengapresiasi inisiatif yang diambil masing-masing daerah dalam menangani pandemi ini. Beberapa provinsi memang punya langkah sendiri dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, seperti Jogo Tonggo di Jawa Tengah serta Kampung Tangguh dan Desa Siaga Covid-19 di daerah lain.
"Ini sebenarnya sangat erat dengan budaya asli Indonesia dan sangat tepat untuk menjawab bagaimana kita mengatasi pandemi ini dengan mengurangi laju penularan virus ini," kata Budi.
Menkes menambahkan, semua kebijakan pemerintah daerah di level mikro dan komunitas adalah inisiatif yang perlu diperluas. Hal ini memang sejalan dengan upaya pemerintah untuk membentuk posko-posko penanganan Covid-19 di level desa dan kelurahan yang juga menyentuh lingkup terkecil seperti RT/RW.
"Menyeimbangkan antara perbaikan sektor kesehatan dengan mengurangi laju kecepatan penularan dan menjaga bagaimana masyarakat masih bisa hidupnya berjalan normal," ujar Budi.