Rabu 03 Feb 2021 23:58 WIB

Wali Kota Kediri Klaim PPKM Berdampak Positif

Wali Kota Abu Bakar menyebut PPKM berdampak positif namun penurunan tak signifikan

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memperlihatkan kartu vaksinasi COVID-19 saat pencanangan vaksinasi COVID-19 di Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (27/1/2021). Sebanyak 3.680 tenaga kesehatan di Kota Kediri akan divaksin pada tahap pertama di 6 rumah sakit dan 9 puskesmas.
Foto: ANTARA/Prasetia Fauzani
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memperlihatkan kartu vaksinasi COVID-19 saat pencanangan vaksinasi COVID-19 di Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (27/1/2021). Sebanyak 3.680 tenaga kesehatan di Kota Kediri akan divaksin pada tahap pertama di 6 rumah sakit dan 9 puskesmas.

REPUBLIKA.CO.ID, KEDIRI -- Wali Kota Abdullah Abu Bakar mengakui bahwa kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Kediri, Jawa Timur, juga berdampak positif dengan semakin disiplinnya warga menjalani protokol kesehatan.

"Ada penurunan di Kota Kediri, tapi menurut saya masih kurang signifikan, sehingga kami semua harus turun tangan, ikut bekerja sama. Tidak hanya sampai lurah, tapi RT, semua harus ikut turun," kata Abdullah Abu Bakar di Kediri, Rabu (3/2).

Ia menegaskan, dalam menangani pandemi COVID-19 ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, melainkan dari semua pihak, termasuk masyarakat. Semuanya harus bersatu guna melawan virus ini.

Dirinya mengungkapkan ada berbagai cara yang digunakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, seperti dengan disiplin mengenakan masker, menjaga jarak, serta selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir.

Kendati saat operasi yustisi masih ada warga yang terkena sanksi, jumlahnya semakin lama semakin sedikit. Hal ini juga menunjukkan masyarakat semakin disiplin terhadap protokol kesehatan.

"Tidak hanya pemerintah yang melawan, tapi harus semua masyarakat ikut serta melawan, memutus mata rantai dengan masker. Protokol kesehatan yang paling penting," kata Mas Abu, sapaan akrabnya.

Mas Abu juga belum mengetahui apakah nantinya akan diperpanjang lagi terkait dengan PPKM. Pemerintah sudah memutuskan perpanjangan PPKM selama dua pekan, mulai 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021.

"Perpanjangan atau tidak, yang jelas kita harus sadar COVID-19 masih ada, sehingga ada atau tidaknya PPKM, protokol kesehatan harus tetap ada terus. Dan, saya secara intensif dengan Kapolresta, Dandim 0809 Kediri, semuanya sepakat untuk menegakkan protokol kesehatan terus," kata Mas Abu.

Sementara itu, untuk menangani COVID-19, selain menerapkan PPKM, pemkot juga membuat program gerakan donor plasma konvalesen (Gedor Pasen) sebagai upaya menghadapi COVID-19. Pasien yang terpapar virus ini diharapkan bisa sembuh dengan terapi plasma konvalesen ini.

Pemerintah Kota Kediri bersama forkopimda setempat juga bersinergi menyukseskan gerakan donor plasma konvalesen sebagai upaya kesembuhan bagi pasien yang terpapar COVID-19 itu.

Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat juga menegaskan bahwa terapi plasma konvalesen untuk pasien COVID-19 ini memiliki tingkat kesembuhan yang tinggi. Sehingga, Wali Kota Kediri berharap hasil rapat ini bisa segera dieksekusi.

Hingga kini, sudah banyak penyintas yang donor plasma konvalesen di PMI Kediri. Mereka telah melewati pemeriksaan yang ketat sebelum yang bersangkutan lolos menjadi pendonor plasma konvalesen.

Di Kota Kediri, kasus COVID-19 hingga Selasa (2/2) mencapai 1.039 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari jumlah itu, 33 orang masih dirawat, tiga orang dipantau, 898 orang sudah sembuh, dan 105 orang telah meninggal dunia.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement