Rabu 03 Feb 2021 10:15 WIB

Penyitaan KTP Pelanggar Protokol Kesehatan Inkonstitusional

Satpol PP Surabaya mengatakan, pelanggar protokol kesehatan akan dilakukan penyitaan

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Ratna Puspita
[Ilustrasi] Petugas menunjukkan KTP milik warga yang  terjaring Operasi Yustisi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di Surabaya, Jawa Timur.
Foto: ANTARA/Didik Suhartono
[Ilustrasi] Petugas menunjukkan KTP milik warga yang terjaring Operasi Yustisi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di Surabaya, Jawa Timur.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur, Andriyanto menyarankan tidak diberlakukannya hukuman penyitaan KTP elektronik bagi pelanggar protokol kesehatan. Menurutnya, penyitaan KTP elektronik inkonstitusional atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan berpotensi mengambil hak warga negara.

"Kalau bisa tidak disita. Karena pada prinsipnya, KTP elektronik itu adalah kartu identitas penduduk yang secara konstitusi diatur Undang-Undang Kependudukan. Fungsinya untuk mendapatkan pelayanan publik," ujarnya ketika dikonfirmasi pada Rabu (3/2).

Baca Juga

Andriyanto mengatakan, KTP Elektronik yang diberikan kepada masyarakat menjadi salah satu syarat administratif agar yang bersangkutan bisa menerima berbagai layanan publik. Seperti memperoleh bantuan sosial pendidikan, mendapatkan pelayanan perbankan, dan urusan-urusan lainnya.

"Sehingga kalau KTP ini disita, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menuntut pelayanan publiknya. Dikhawatirkan juga, masyarakat itu menjadi meremehkan untuk mengambil itu," kata dia.

 

Andriyanto melanjutkan, banyak alasan yang membuat masyarakat enggan mengambil KTP yang disita. Misalnya, tidak kuat membayar denda atau merasa ribet di tengah banyaknya kesbikuan lain. 

Bahkan, bukan tidak mungkin masyarakat memilih untuk membuat KTP elektronik baru, dengan berbagai alasan. "Dia akan mencoba datang ke Dukcapil untuk memperbarui KTP-nya, mungkin bisa dengan alasan hilang, yang notabene, Insya Allah relatif mudah meminta surat kehilangan dari kepolisian," ujarnya.

Selain itu, lanjut Andriyanto, ketika KTP itu disita atau menjadi jaminan, malah akan membebani Satpol-PP dalam hal menyimpan KTP milik masyarakat. Karena bisa jadi, lebih dari tujuh hari, masyarakat masih enggan mengambik KTP-elektroniknya yang disita.

Andriyanto mengatakan, dalam Undang-Undang Kependudukan memang tidak diatur secara spesifik larangan penyitaan KTP-elektronik. Apalag,i bila kebijakan itu sudah dilandasi sejumlah aturan seperti Peraturan Bupati, Wali Kota, atau Peraturan Daerah.

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...

Apakah internet dan teknologi digital membantu Kamu dalam menjalankan bisnis UMKM?

  • Ya, Sangat Membantu.
  • Ya, Cukup Membantu
  • Tidak
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۖ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا ۢ بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ۗ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۤءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ
Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

(QS. Al-Baqarah ayat 213)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement