Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengaku heran dengan klaim yang disampaikan AHY pada Senin (1/2) siang terkait adanya dugaan kudeta terhadap dirinya dari kursi ketua umum. Sebab, ketika kongres waktu itu putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut secara tegas dinyatakan menang secara aklamasi.
"Jadi kalau belum setahun sudah ada gerakan politik itu menandakan kekuasaan di Demokrat tidak bulat," kata Qodari kepada Republika, Senin (1/2).
Dirinya mempertanyakan kemenangan aklamasi yang diklaim Partai Demokrat pada kongres 2020 lalu. Qodari menilai seharusnya kalau baru terpilih dan menang secara aklamasi tidak ada gerakan politik.
"Berarti aklamasinya Partai Demokrat pada tahun lalu maret 2020 itu sebetulnya bukan aklamasi yang sejati. Karena kalau aklamasi yang sejati, yang alamiah, itu terjadi ketika ada satu tokoh yang dianggap sangat kuat, sangat legitimate gitu ya, sangat tepat untuk menjadi ketua umum dan diterima oleh semuanya," ujarnya.
Menurutnya, adanya gerakan manuver tersebut berasal dari dalam internal Partai Demokrat sendiri. Oleh karena itu, Partai Demokrat harus bisa memadamkan sendiri persoalan tersebut.
"Jadi kalau misalnya orang dekat Istana itu berhenti, gerakan semacam ini belum tentu berhenti karena dia berasal dari dalam. Jadi apinya harus dipadamkan sendiri oleh Partai Demokrat di dalam ya. Entah bagaimana caranya entah dengan komunikasi silaturahmi, akomodasi atau kemudian dipecat dan diproses hukum," tuturnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo merasa wajar jika AHY berusaha menyelamatkan partainya dari ancaman. Namun. AHY diingatkan agar usaha itu tak menimbulkan masalah baru bagi partai.
Karyono memandang tuduhan yang AHY alamatkan pada pihak Istana tak bisa dianggap remeh. Pihak Istana bisa saja melakukan upaya perlawanan balik yang bisa merugikan Demokrat itu sendiri.
"Pernyataan AHY yang menyasar Istana terkait adanya sinyalemen pengambilalihan kepemimpinan partai Demokrat secara paksa bukan persoalan sepele. Masalah ini sangat sensitif, apalagi pernyataan AHY membawa-bawa Istana. Jika tidak hati-hati justru membawa risiko buruk dan bisa berpotensi menjadi bumerang," kata Karyono pada Republika, Selasa (2/2).
Karyono menyarankan AHY bersikap bijak sebelum melontarkan curhatannya ke hadapan publik. AHY sepatutnya berpikir matang dan mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisasi resiko.
"Jika ada sinyalemen sebagaimana diungkapkan, semestinya disikapi secara bijak dan tabayyun sebelum menyampaikan ke publik secara terbuka," ujar Karyono.
Sebagai Ketum partai yang tergolong muda, Karyono mengingatkan AHY untuk tidak gegabah dalam percaturan politik.
"Seorang pemimpin sebaiknya tidak tipis telinga dan tidak grusa grusu dalam berpikir dan bertindak. Sifat baper juga harus dibuang jauh-jauh karena ketiga sifat tersebut bisa menimbulkan dampak buruk terhadap organisasi," pungkas Karyono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
