Selain itu, Laura menilai ada kemungkinan orang yang terinfeksi Covid-19 datang ke rumah sakit dalam kondisi yang sudah berat atau kritis. Persoalan semakin ditambah begitu masuk rumah sakit, mereka masih harus menunggu karena tidak mendapatkan kamar perawatan atau ruang ICU atau ventilator. Kemungkinan penanganan yang tidak cepat ini bisa mengakibatkan kondisi berat bahkan fatal yang menyebabkan kematian.
"Itu bisa jadi faktor lainnya karena saya melihat dan mendengar sendiri banyak yang mencari ICU, tidak mendapatkannya kemudian meninggal dunia, tetapi belum ada datanya. Jadi, saya tidak paham karena kondisi kesehatan atau penanganannya yang kurang cepat," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah segera mengevaluasi penyebab tingginya kematian orang Indonesia yang terinfeksi Covid-19 ini. Ia menduga ada beberapa kemungkinan, apakah keterbatasan fasilitas kesehatan karena sekarang banyak yang over capacity. Selain itu, dia melanjutkan, Indonesia hampir setahun mengalami pandemi ini dan ada kemungkinan penanganan dari tenaga kesehatan berkurang kualitasnya.
"Saya sih harapkan tidak. Sebab, fasilitas kesehatan (faskes) tentu berharap tidak banyak orang datang ke rumah sakit karena takutnya tidak mendapatkan penanganan yang cepat dan memberikan beban yang semakin besar kepada tenaga kesehatan yang berdampak ke kematian," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta kematian pasien Covid-19 Indonesia yang tinggi di Asia harus menjadi renungan dan pemetaan pemerintah. Apakah karena rumah sakit (RS) penuh, kondisi pasien sudah parah ketika dibawa ke rumah sakit atau karakteristik individu penderita Covid-19, apakah memiliki penyakit penyerta atau lanjut usia.
Pemerintah juga diminta untuk melihat pelayanan fasilitas kesehatan seperti apa, apakah karena banyak pasien yang masuk RS membuat pelayanan tidak cepat, kemudian tenaga kesehatan juga kelelahan atau faktor kondisi individu penderita Covid-19 sudah parah ketika masuk ke rumah sakit. Pemerintah sebagai regulator bisa berkonsultasi dengan pihak terkait seperti epidemiolog, Ikatan Dokter Indonesia untuk mendapatkan solusi dari permasalahan ini.
Pemerintah sendiri telah menjalankan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sejak 11 Januari hingga 8 Februari mendatang. Namun memasuki pekan ketiga pelaksanaan PPKM di tujuh provinsi Jawa-Bali, dampaknya belum terasa signifikan. Satgas menyebutkan, perbaikan seluruh indikator penilaian bisa terlihat setidaknya pada awal Februari 2021 nanti.
Wiku mengungkapkan, ada lima indikator yang dilihat sebagai tolok ukur pelaksanaan PPKM. Kelimanya adalah penurunan kasus aktif, penurunan tren kematian, peningkatan tren kesembuhan, penurunan angka keterisian tempat tidur RS, dan peningkatan tren kepatuhan protokol kesehatan.
Dilihat dari indikator tren kasus aktif, Satgas mencatat bahwa dari 77 kabupaten/kota yang menjalankan PPKM, sebanyak 64 kabupaten/kota di antaranya mengalami peningkatan kasus aktif. Peningkatan terutama terjadi di Banten, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Bali. Tentu ini menjadi sinyal perburukan.
Sementara dari aspek tren kasus kematian, ada 54 kabupaten/kota yang mengalami penurunan angka kematian. Untuk aspek kasus kesembuhan, tercatat ada 21 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan angka kesembuhan.
"In berbanding lurus dengan peningkatan persen kasus aktif. Secara umum tren angka kesembuhan menurun," kata Wiku.
Sedangkan jika dilihat dari aspek angka BOR, tercatat ada 47 kabupaten/kota di Jawa-bali yang mengalami penurunan BOR. Secara umum, kabupaten/kota yang melaksanakan PPKM di Banten, DKI, Jateng, dan Jatim mengalami penurunan persentase BOR pada masa PPKM.
"Namun angkanya masih perlu ditekan agar bisa lebih rendah dari 70 persen," ujar Wiku lagi.
Sedangkan terkait kepatuhan protokol kesehatan di 77 daerah pelaksana PPKM, Wiku menyebutkan ada peningkatan persentase jumlah orang yang ditegur lantaran abai menjalankan protokol kesehatan. Tentu hal ini menunjukkan masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
