Selain itu, Hasto juga telah mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan para penyuluh KB yang biasanya tidak diperkenankan membawa alat dan obat-obatan kepada para penerima program, kini diperbolehkan dalam rangka percepatan tersebut.

"Tahun 2020 sudah mulai kita kerjakan, meski pandemi, tapi jumlah aseptor kita meningkat yang dulu cuma 54 persen, sekarang jadi 56 persen. Artinya dalam masa pandemi pun kita meningkat dalam penggunaan kontrasepsi," kata Hasto.

Kendala yang saat ini dialami adalah keterbatasan tenaga penyuluh. Saat ini BKKBN memiliki 14 ribu penyuluh PNS ditambah dengan 9.600 penyuluh non-PNS. Dengan jumlah kelurahan dan desa yang hampir mencapai 80 ribu, Hasto menyebut tiap satu orang penyuluh memiliki tugas dalam 10 kelurahan atau desa.

Dia membandingkan dengan program KB yang dikampanyekan pada era orde baru di mana penyuluh KB berjumlah 45 ribu orang, atau setiap satu orang penyuluh melingkupi dua kelurahan-desa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika