Selain itu, Pandu meminta Presiden Joko Widodo yang memimpin langsung penanganan Covid-19, tidak seperti sekarang yang ada di tangan Menko Perekonomian Airlangga Hartato atau Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Kemudian, Pandu juga meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang memimpin upaya penanganan Covid-19 termasuk 3T, yaitu tes, pelacakan, dan tindak lanjut.

"Jangan mengulangi kesalahan tahun lalu. Itu kalau ingin kasus harian Covid-19 tidak terus bertambah dengan cepat," katanya.

Jika penambahan kasus terus terjadi, ia menegaskan, efeknya adalah tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang bebannya semakin berat. Kini, ia menegaskan, kemauan ada di tangan Presiden, apakah langsung melakukan tindakan gawat darurat untuk mengatasi hal ini. Terkait vaksin untuk mengatasi pandemi, ia meminta pemerintah juga jangan hanya mengandalkan imunisasi. Ia meminta upaya 3T harus dilakukan lebih serius. 

"Kalau berani berinvestasi pada vaksin maka harus berani investasi untuk dana dan tenaga yang memperkuat 3T. Sebab, kalau Presiden hanya mengandalkan vaksin untuk menekan kasus harian yang sudah satu juta lebih agak susah," katanya.

Pandu mengaku ragu vaksin untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) dan mengatasi pandemi bisa segera dilakukan. Ia meragukan kecepatan pemberian vaksinasi untuk 181,5 juta jiwa bisa diwujudkan dalam 15 bulan.

"Menurut saya tidak mungkin. Sekarang saja lamban banget proses imunisasinya," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika