REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei yang dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menunjukan 85,8 persen responden menilai kinerja KPK membaik. Hal itu karena banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK, termasuk terhadap dua menteri di Kabinet Indonesia Maju.
"Persepsi masyarakat mengatakan semakin banyak OTT yang dilakukan oleh KPK, semakin efektif kinerja yang KPK lakukan," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo dalam keterangan resminya, Selasa (26/1).
Hasil survei KedaiKOPI ini menunjukkan, masyarakat menganggap strategi represif adalah pilar pemberantasan korupsi yang efektif (84,3 persen) dibandingkan dengan strategi lainnya, seperti strategi edukasi (68,8 persen), dan strategi sistem perbaikan (72-77,9 persen).
Kunto mengatakan, strategi penangkapan atau tindakan represif dari KPK ini merupakan strategi yang paling mudah terlihat hasilnya oleh masyarakat. Terlebih KPK baru saja melakukan penangkapan besar kepada dua menteri di penghujung tahun 2020.
Namun, ketika responden diberikan pilihan "banyak OTT" atau "korupsi sedikit" sebagai indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, pilihan responden terpolarisasi menjadi 50:50. Sebanyak 50,7 persen responden memilih "banyak OTT" sebagai indikator keberhasilan dan terdapat 49,3 persen lainnya yang memilih "korupsi sedikit".
"Setelah dianalisis lanjutan, terlihat bahwa mereka yang berpendidikan lebih rendah mengutamakan OTT sebagai indikator keberhasilan," katanya.