Masyarakat memang tidak bisa mengetahui mana fasilitas kesehatan yang masih lowong dan mana yang penuh. Akibatnya pasien dan keluarganya harus berputar-putar ke banyak rumah sakit demi mendapatkan tempat kosong.
Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) menyoroti lemahnya sistem pemantauan kapasitas rumah sakit (RS) rujukan Covid-19. "Indonesia praktis buta seberapa cepat dan ke mana saja wabah nyebar. Buktinya positivity rate tetap naik. Terus tinggi. Kapasitas layanan diakui tak bisa dipantau real," kata peneliti CISDI, Yurdhina Melissa.
Yurdhina pesimis pemerintah dapat menyelesaikan masalah keterisian RS dalam waktu dekat meski sudah ada instruksi langsung penambahan tempat tidur. Bahkan menurutnya penambahan kapasitas RS sulit memperoleh hasil maksimal jika pemantauan lalu lintas pasien tak dilakukan secara real-time.
"Masyarakat harus diarahkan kalau mereka sakit, mereka harus ke mana? Diberitahu berdasar derajat penyakitnya terutama, dan kalau dirujuk, maka dirujuknya ke mana?" ujar Yurdhina.
"Perlu dipantau mana saja yang kekurangan kapasitas, APD, ventilator. Survei dari April sampai sekarang respond rate-nya rendah," lanjut Yurdhina.
Yurdhina menyinggung hanya Kemenkes dan Dinkes DKI Jakarta yang memiliki sistem untuk memantau kapasitas RS. Namun tetap tak bisa efektif karena hanya mendata RS pemerintah. Sedangkan ketersediaan di RS swasta sulit terpantau.
"Panduan jelas soal traffic pasien perlu diatur jangan buat pasien putar-putar enggak jelas. Padahal waktu sangat penting bagi pasien," ucap Yurdhina.
Berdasarkan data hingga Ahad (24/1), kasus aktif Covid-19 berada di angka 162.617. Kondisi ini membuat fasilitas layanan kesehatan kewalahan sampai banyak pasien gagal memperoleh perawatan.
Pemerintah memang telah menanggapi masalah kekurangan tempat tidur dengan instruksi dari Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, yang meminta 40 persen rumah sakit mengonversi tempat tidur untuk merawat pasien Covid-19. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengaku telah menjalankan instruksi tersebut. Tapi, tidak semua rumah sakit bisa melakukan penambahan.
"Ada yang bisa dilakukan tetapi ada yang tidak. Bisa dilakukan kalau tenaga kesehatannya cukup dan kami menangani, tetapi bagaimana kalau sumber daya manusia (SDM) kurang," ujar Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Lia G Partakusuma saat dihubungi Republika, Jumat (22/1).
Ketika SDM tidak cukup, ia mengakui rumah sakit pemerintah memang diperbolehkan merekrut mandiri tambahan temaga medis dan akan dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. Sementara rumah sakit swasta juga mendapatkan tambahan nakes dari relawan. Selain kendala SDM, pihaknya tak bisa langsung menerapkan instruksi Menkes karena masih harus menanti pasien bukan Covid-19 yang kini masih dirawat dan belum bisa langsung dipulangkan.
Jadi, pihaknya harus menunggu pasien sampai pulang dan disesuaikan dengan kondisi. Masih adanya pasien yang bukan Covid-19 dan tuntutan untuk mengubah tempat tidur untuk pasien terinfeksi virus ini membuat rumah sakit kini memilah hanya merawat pasien yang benar-benar butuh yaitu yang sedang, berat, hingga kritis.
"Artinya bukannya kami tidak mau menjalankan, kalau tidak bisa ditangani dan pasien dipindah maka dikirim ke mana (karena tempat RS lain juga penuh). Nanti kalau meninggal, yang dimarahi rumah sakit juga," ujarnya.
Sebenarnya, dia melanjutkan, solusi untuk menyelesaikan masalah ini yaitu membuka RS lapangan, kemudian menentukan tempat-tempat isolasi tidak harus di rumah sakit. Ia menyebutkan tempat isolasi bisa di tempat seperti gelanggang remaja hingga hotel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
